Sidang Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Akan Digelar, Kajari Siapkan 11 JPU

Okto Rizki Alpino, Sindonews · Selasa 06 Oktober 2020 20:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 337 2289486 sidang-surat-jalan-palsu-djoko-tjandra-akan-digelar-kajari-siapkan-11-jpu-YowaTwqGD3.jpg Djoko Tjandra (Foto : Sindonews)

JAKARTA - Sidang kasus surat jalan palsu yang menjerat Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo segera disidangkan. Pasalnya, surat berkas perkara yang menjerat ketiganya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Yudi Kristiana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menghadapi Djoko Tjandra cs.

"11 orang anggota JPU, delapan orang dari Kejaksaan Agung dan 3 orang lagi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," kata Yudi saat dikonfirmasi di Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (6/10/2020).

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Ahmad Fuady menuturkan, terkait jalan peraidangan pihaknya belum dapat menentukan apakah sidang akan dilakukan secara tatap muka.

"Kalau mengacu pada kondisi saat ini di tengah pandemi Covid-19, sepertinya sidang akan berlangsung virtual," tuturnya.

Terkait saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti, pihaknya pun masih merahasiakan hal tersebut. Menurut dia, hadirnya saksi ahli atau tidak tergantung perkembangan sidang nantinya.

"Kita hadirkan tentunya sambil melihat jalannya persidangan," sambungnya.

Sebelumnya, Senin 28 September 2020 penyidik Dittipidum Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara Djoko, Anita, dan Brigjen Prasetijo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Djoko dijerat pasal 263 ayat 1 KUHP tentang Pemalsuan Surat, juncto 55 ayat 1 ke 1 juncto 64 ayat 1, subsider pasal 263 ayat 2 juncto 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Anita yang jadi tersangka karena membantu pelarian Djoko dijerat pasal 263 ayat 1 juncto 55 junto 64 ayat 1 KUHP, subsider pasal 263 ayat 2.

Lalu dakwaan kedua yang menjerat Anita yakni pasal 426 ayat 1 juncto 64 ayat 1 KUHP, dakwaan ketiga adalah Pasal 221 sehingga dakwaan bersifat kumulatif.

Brigjen Prasetijo yang dicopot dari jabatannya sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim karena membantu Djoko kabur dijerat pasal 263 ayat 1.

Juncto 55 ayat 1 ke 1 junto 64 ayat 1 KUHP, subsider 263 ayat 2 junto 64 ayat 1, lalu dakwaan kedua pasal 223 junto 64 ayat 1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini