Share

Mengulas Sejumlah Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 06 Oktober 2020 15:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 337 2289289 mengulas-sejumlah-pasal-kontroversial-dalam-uu-cipta-kerja-vGHqg74ilj.jpg ilustrasi: shutterstock

JAKARTA - DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Cepatnya proses pengesahan beleid ini disorot banyak pihak.

Salah satu bab dalam UU Cipta Kerja yang disoroti adalah mengenai ketenagakerjaan. Kaum buruh merasa beleid ini berpihak ke pemodal dan 'menghisap' para pekerja.

(Baca juga: Demokrat: Puan Maharani Matikan Suara Rakyat!)

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya bersama puluhan serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional mulai 6 hingga 8 Oktober 2020.

Dalam aksi mogok nasional, buruh menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, dan nilai pesangon tidak berkurang.

(Baca juga: PDIP Klarifikasi 12 Poin Alasan Buruh Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja)

Selain itu, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003,” tegas Iqbal melalui keterangan tertulisnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja atau omnibus law sejatinya telah melibatkan partisipasi publik.

Baik unsur pekerja atau buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian atau lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial," ujar Ida.

Berikut pasal-pasal kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja:

Pasal 59

Pasal 59 tidak mengatur batas waktu Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT). Padahal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur PKWT terhadap pekerja maksimal dilakukan selama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat 4 UU Cipta Kerja disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 79

Pasal 79 Ayat 2 dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja menyebutkan pekerja atau buruh paling sedikit mendapatkan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu Minggu.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan diatur pekerja atau buruh mendapatkan istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.

Pasal 88

Pasal 88 Ayat 3 dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja menyebut kebijakan pengupahan meliputi tujuh komponen, antara lain upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tak masuk kerja dan atau tidak melakikan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat dperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi 11 komponen, antara lain upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Pasal 88C

Pasal 88C dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya mengatrur upah minimun provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan upah minimum kabupaten/kota hanya dapat ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan disebut bahwa upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 91

Ketentuan Pasal 91 dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dihapus. Padahal sebelumnya di Pasal 91 UU Ketenagakerjaan berisi tentang pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Klausul Cuti Haid Tak Tercantum

Pasal 79 Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja mengatur tentang waktu istirahat dan cuti bagi pekerja atau buruh. Namun dalam beleid ini tidak ditemukan klausul tentang cuti haid bagi pekerja perempuan.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 81 disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

Selain pasal-pasal tersebut, ditengarai masih ada sejumlah pasal lainnya yang menjadi sorotan, di antaranya soal pesangon, jaminan sosial, hingga soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini