Mikrofonnya Dimatikan Puan, Irwan Demokrat: Apakah Ini Masuk Penghinaan Terhadap Dewan?

Kiswondari, Sindonews · Selasa 06 Oktober 2020 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 06 337 2289173 mikrofonnya-dimatikan-puan-irwan-demokrat-apakah-ini-masuk-penghinaan-terhadap-dewan-0b6s4dQKMb.jpg Foto: dpr.go.id

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani tertangkap kamera saat mematikan mikrofon anggota Fraksi Partai Demokrat, Irwan ketika menyampaikan interupsi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin.

(Baca juga: Demokrat: Puan Maharani Matikan Suara Rakyat!)

Aksi Puan Maharani ini menjadi viral di media sosial bahkan menjadi trending topic di Twitter. Menanggapi hal itu, Irwan mengaku kecewa dan sedih terhadap sikap pimpinan DPR.

“Sebagai anggota DPR RI yang hak konstitusinya dijamin oleh Undang-Undang sama dengan hak pimpinan dalam menyampaikan pendapat di sidang paripurna, tentu saya sangat kecewa dan sedih,” kata Irwan saat dihubungi, Selasa (6/10/2020).

(Baca juga: Puan Maharani Matikan Mikrofon, Ini Penjelasan Sekjen DPR)

“Karena apa? aspirasi rakyat di luar yang saya ingin sampaikan secara jernih dan tuntas tidak bisa tersampaikan jelas dan tegas karena disamping sering dipotong oleh pimpinan sidang juga mikrofon saya dimatikan,” sambungnya.

Anggota Komisi V DPR ini mengaku tidak mengetahui apa alasan pimpinan sidang melakukan hal itu. Tetapi, dia merasa ini upaya menghalangi tugasnya dalam menjalankan fungsi legislatif. Tentu saja ini ancaman buruk bagi demokrasi ke depan, apalagi hak berpendapat di parlemen dijamin oleh UU.

“Saya tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori contempt of parliament (penghinaan terhadap dewan),” ujarnya.

Karena itu, Irwan berharap bahwa kualitas demokrasi di Indonesia terus membaik ke depannya dan insiden dalam pengesahan RUU Ciptaker ini tidak terulang kembali.

“Saya berharap kualitas demokrasi kita terus membaik ke depan dan tidak ada lagi insiden seperti sidang paripurna saat pembahasan pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,” tutup Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini