Puan Persilakan yang Tak Puas UU Ciptaker Ajukan Judicial Review

Abdul Rochim, Koran SI · Senin 05 Oktober 2020 20:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 05 337 2288863 puan-persilakan-yang-tak-puas-uu-cipatker-ajukan-judicial-review-ZFdEUmR2YH.jpg Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto : DPR RI.com)

JAKARTA - DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan.

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara virtual.

Baca Juga : Drama Pengesahan RUU Ciptaker, Walk Out hingga Tangisan Anggota Dewan

Sementara dari unsur pemerintah hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri UMKM Teten Masduki, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimudjono.

Diketahui, pengsahan UU Ciptaker memunculkan penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, dua fraksi di DPR yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak. Begitu pula sejumlah elemen buruh. Termasuk penolakan dari berbagai kalangan yang diungkapkan melalui kolom komentar dalam akun media sosial baik facebook, Twitter, maupun Youtube DPR RI yang menyiarkan langsung Rapat Paripurna pengesahan UU Ciptaker.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini