Mengupas Omnibus Law Cipta Kerja yang Memicu Perlawanan Buruh

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 05 Oktober 2020 16:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 05 337 2288726 mengupas-omnibus-law-cipta-kerja-yang-memicu-perlawanan-buruh-12se4G4pZ9.jpg ilustrasi: okezone

JAKARTA - Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja selangkah lagi akan disahkan dalam paripurna DPR.

Pemerintah dan DPR telah rampung membahas RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut. Proses pembahan RUU tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen, utamanya kelompok buruh.

(Baca juga: Aksi Mogok Nasional Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Terancam Batal)

Mereka menggelar aksi demonstasi pada hari ini, Senin (5/10/2020). Sebanyak 5 juta buruh dari seluruh wilayah Indonesia juga mengancam akan mogok nasional mulai 6-8 Oktober 2020.

Terdapat 11 klaster Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja seperti Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi.

(Baca juga: Omnibus Law Angin Segar bagi Korban PHK Akibat Covid-19)

Kemudian Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja dilakukan untuk menyederhanakan regulasi karena banyaknya aturan yang tumpang tindih.

Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja ditolak elemen buruh karena salah satunya akan mengubah skema pemberian uang pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian, pemerintah juga berencana menghapus skema PHK dengan menghilangkan hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial.

Kelompok buruh juga menolak penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP. Alhasil, upah pekerja berpotensi lebih rendah.

Selain itu, Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per Minggu juga mendapat penolakan dari para buruh tersebut. Omnibus law hanya mengatur untuk kebijakan libur dua hari per pekan hanya kebijakan perusahaan.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini