Sepekan Kampanye, Bawaslu Bubarkan 48 Kegiatan Langgar Protokol Kesehatan

Felldy Utama, iNews · Senin 05 Oktober 2020 16:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 05 337 2288722 sepekan-kampanye-bawaslu-bubarkan-48-kegiatan-langgar-protokol-kesehatan-Wvs3KUHRVS.jpg Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar (Foto: Okezone/Harits Tryan)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi para pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan catatan, Bawaslu bersama kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye Pilkada 2020 dalam sepekan.

"Bawaslu bersama dengan kepolisian telah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan," kata Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar dalam diskusi virtual Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Senin (5/10/2020).

Baca Juga:  Langgar Protokol Kesehatan, 70 Paslon Pilkada Dapat Surat Peringatan Bawaslu

Fritz merincikan beberapa daerah yang terdapat pembubaran kampanye, yakni Bangli, Rejang Lebong, Sleman, Bungo, Sungai Penuh, Pemalang, Klaten, Mojokerto, Lamongan, dan Malang. Lalu di Pesisisir Barat, Sumba Barat, Pasaman, Rokan, Dumai, Solok Selatan, Solok, Pasaman, Agam, Labuhan Batu Utara, hingga Samosir.

"48 kegiatan kampanye yang dilanggar tersebut terjadi di 27 kabupaten/kota," ujarnya.

 

Menurut dia, dalam sebuah kegiatan kampanye, pihaknya mengawasi jalannya protokol kesehatan. Jika suatu kegiatan kampanye tak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu akan menyampaikan saran dan perbaikan. Apabila tak dilaksanakan, Bawaslu akan memberikan surat pelanggaran atau peringatan.

Selanjutnya, jika masih belum patuh pada protokol kesehatan, maka Bawaslu dan kepolisian berwenang melakukan pembubaran. "Satu jam misalnya melakukan kerumunan, dilihat tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembubaran bersama dengan kepolisian," tutur dia.

Merujuk Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, kampanye rapat umum sudah tidak diperbolehkan.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Tunda Penyaluran Bansos ke Wilayah yang Menggelar Pilkada, Ini Alasannya

Kendati demikian, kampanye tatap muka masih dimungkinkan digelar secara terbatas mengikuti protokol kesehatan, yakni diikuti maksimal 50 orang, seluruh peserta menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter, dan dilakukan di tempat yang menyediakan sarana sanitasi.

Selain itu, pertemuan tatap muka hanya bisa digelar jika pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye telah mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan kepolisian.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini