Direksi PT Pertamina Sambangi KPK, Bahas Apa?

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 02 Oktober 2020 21:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 02 337 2287619 direksi-pt-pertamina-sambangi-kpk-bahas-apa-vP26XbsmrU.jpg Direksi Pertamina sambangi KPK. (Tangkapan layar)

JAKARTA – Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Jumat (2/10/2020). Dalam kunjungan tersebut, Direksi PT Pertamina meminta pendampingan dari KPK mengenai permasalahan-permasalahan strategis.

"Kami menyampaikan beberapa permasalahan strategis. Pertama di bidang hulu migas, tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi net importir. Karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi," ujar Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).

"Kedua, ini kaitannya dengan kilang di mana sama-sama kita ketahui hari ini sebagian dari produksi BBM kita masih bergantung dari impor. Oleh karena itu, penting kemudian Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi," tuturnya.

Nicke juga mengungkapkan adanya pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan yang telah berjalan dengan sangat baik, yakni terkait penyelamatan aset milik Pertamina.

"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan dan terakhir di Kalimantan Barat. Dari dua itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9,5 triliun nilai asetnya dan aset ini akan kita optimalkan kita berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut," kata Nicke.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pertemuan dengan Jajaran Direksi PT Pertamina merupakan tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU).

"Karena MoUnya itu ada di Kementerian BUMN sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN sehingga kita membuat perjanjian kerja sama. Rencananya kita di situ juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN dan kemudian KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan salah satunya," kata Lili.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini