Diduga Langgar Kode Etik, 8 Penyelenggara Pilkada Halmahera Selatan Bakal Diperiksa DKPP

Felldy Utama, iNews · Kamis 01 Oktober 2020 18:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 01 337 2286959 diduga-langgar-kode-etik-8-penyelenggara-pilkada-halmahera-selatan-bakal-diperiksa-dkpp-ujEjLFNzIu.jpg Ilustrasi pilkada. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 yag digelar pada Jumat (2/10/2020) besok, pukul 09.00 WIT.

Alan Hasan selaku pihak pengadu telah melaporkan delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan, terdiri atas lima anggota KPU Halmahera Selatan dan tiga anggota Bawaslu Halmahera Selatan.

Lima anggota KPU Halmahera Selatan yang menjadi teradu dalam perkara ini adalah Darmin Hi Hasim (merangkap Ketua), Yaret Colling, Rusna Ahmad, Muhammad Agus Umar, dan Halik A Radjak. Kelima nama ini secara berurutan berstatus sebagai teradu I sampai V.

Tiga anggota Bawaslu Halmahera Selatan yang juga diadukan Alan Hasan adalah Kahar Yasim (merangkap Ketua), Asman Jamil, dan Rais Kahar. Ketiga nama ini berstatus sebagai teradu VI hingga VIII.

Dalam pokok aduannya, Alan Hasan mendalilkan teradu I-V mencoret namanya sebagai calon terpilih dalam pengumuman Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaera Selatan Tahun 2020 Nomor 54/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020.

Nama Alan Hasan sebelumnya diumumkan lulus dalam proses seleksi pada Pengumuman KPU Kabupaten Halmahera Selatan No. 31/PP.04.2-Pu/8204/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 15 Februari 2020.

Sementara, teradu VI-VIII diadukan Alan Hasan lantaran menyatakan laporannya ke Bawaslu Halmahera Selatan, terkait tindakan Teradu I-V, tidak memenuhi syarat tanpa adanya keterangan yang jelas.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Maluku Utara.Sidang akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara pukul 09.00 WIT.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata Bernard dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10/2020).

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. Artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

Baca Juga : KPU : Agusrin Maryono Tak Penuhi Syarat Pilgub Bengkulu 2020 karena Mantan Napi

Selain itu, Bernad mengungkapkan, DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," tuturnya.

Baca Juga : Bawaslu : Kampanye Pilkada 2020 di 35 Daerah Langgar Protokol Kesehatan

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini