Kawasan yang Dilanda Tsunami Tak Boleh Dijadikan Pemukiman

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 01 Oktober 2020 06:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 01 337 2286478 kawasan-yang-dilanda-tsunami-tak-boleh-dijadikan-pemukiman-ZlZf4brUz6.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

JAKARTA - Peneliti Paleotsunami Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Eko Yulianto mengatakan, hasil kajian adanya potensi gempa Magnitudo (M) 9,1 yang mengakibatkan tsunami 20 meter di pantai selatan Jawa sebaiknya dijadikan dasar acuan dalam manajemen tata ruang wilayah pantai.

 Baca juga: Heboh Gempa Besar dan Tsunami 20 Meter, Ini Panduan Evakuasinya

Dia menjelaskan, pemerintah bisa mencontoh Jepang yang tidak memperbolehkan kawasan yang dilanda tsunami pada 2011 untuk dibangun permukiman.

"Setelah 2011, wilayah-wilayah yang terlanda tsunami, risiko (tsunami) tidak boleh dihuni lagi atau boleh dihuni dengan persyaratan sangat ketat," kata Eko saat dihubungi Okezone, Kamis (1/10/2020).

 Baca juga:  Potensi Tsunami 20 Meter Diketahui Setelah Simulasi 5 Jam

Menurut dia, strategi tersebut akan sangat baik jika diadopsi dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal, mengingat waktu emas antara terjadinya gempa dan tsuami relatif pendek sekitar 10 menit.

"Sementara tsunami bisa terjadi dalam kondisi terburuk misalnya malam hari, hujan dalam kepadatan lalin, orang yang mengevakuasi diri," ujarnya.

 

Eko menilai, pemerintah penting untuk menyediakan shelter/tempat evakuasi sementara tsunami. Jika keterbatasan anggaran, maka shelter ini tidak harus dibangun secara khusus namun bisa dengan memfungsigandakan bangunan-bangunan yang sudah ada untuk kondisi darurat.

"Tentunya bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai shelter pada saat kondisi darurat juga sudah diuji kelayakan dan kekuatan bangunannya," kata dia.

Eko mendorong, agar masyarakat juga ditanamkan kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya evakuasi mandiri saat adanya bencana alam.

"Khususnya gempa yang kuat guncangannya dan atau gempa yang lama guncangannya, sebagai peringatan dininya dan tanpa harus bergantung pada sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS)," jelas dia.

Ia menjelaskan, sistem peringatan dini tsunami bisa juga terganggu jika guncangan gempa merusak berbagai sarpras InaTEWS, termasuk pasokan listrik sehingga InaTEWS menjadi tidak berfungsi.

"Bencana sangat erat kaitannya dengan attitude/perilaku manusia. Teknologi atau sistem peringatan dini hanyalah alat bantu yang tidak terlalu membantu jika perilaku manusianya tidak bisa tertib dan semaunya sendiri," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini