MA Potong Hukuman Anas Urbaningrum Jadi 8 Tahun Penjara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 30 September 2020 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 30 337 2286383 ma-potong-hukuman-anas-urbaningrum-jadi-8-tahun-penjara-2WXJy8tSZ3.jpg Anas Urbaningrum. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memotong hukuman terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas terlibat perkara korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Hukuman Anas dipotong menjadi 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair tiga bulan kurungan. Hukuman tersebut dikurangi oleh MA, lewat permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Anas. Sebelumnya Anas divonis hukuman 14 tahun penjara.

"Permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon/terpidana Anas Urbaningrum, siang tadi Rabu, 30 September 2020 telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA)," ujar Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (30/9/2020). 

Adapun, majelis Hakim Agung PK yang menangani perkara tersebut terdiri dari Ketua Majelis Hakim, Sunarto yang didampingi oleh Hakim Anggota, Andi Samsan Nganro dan Mohammad Askin. 

Anas Urbaningrum

"Menurut Majelis Hakim Agung PK, alasan permohonan PK pemohon/terpidana yang didasarkan pada adanya 'kekhilafan hakim' dapat dibenarkan dengan pertimbangan," ucapnya. 

Sebelumnya, di tahap kasasi, majelis hakim agung kasasi yang kala itu dipimpin Artidjo Alkostar dengan anggota Krisna Harahap dan MS Lumme memvonis Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsidair 1 tahun 4 bulan kurungan. 

Baca juga: Gantikan Ketua MA, Sunarto Jadi Ketua Majelis PK Anas Urbaningrum

Majelis hakim kasasi juga menjatuhkan dua pidana tambahan bagi mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu. 

Pertama, Anas membayar uang pengganti Rp57,59 miliar subsider 4 tahun penjara. Kedua pidana tambahan bagi Anas berupa pencabutan hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. Untuk pencabutan hak politik, majelis hakim kasasi tidak menentukan batas waktunya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini