BNPP Sebut Ada 29 Titik Tak Resmi di Lintas Batas Indonesia-Malaysia

Dita Angga R, Sindonews · Selasa 29 September 2020 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 29 337 2285485 bnpp-sebut-ada-29-titik-tak-resmi-di-lintas-batas-indonesia-malaysia-aoiavDLddY.jpg Jalan perbatasan di Pulau Kalimantan. (Ilustrasi/Foto : Dok Kementerian PUPR)

JAKARTA – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) menyebut ada 29 titik lintas batas tidak resmi pada garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Adanya titik ini bisa menimbulkan masalah hukum, sosial, dan ekonomi di kemudian hari jika tidak ditangani secara komprehensif.

“Ke-29 titik lintas batas tidak resmi ini tersebar di 9 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Sambas dan Bengkayang yang didasarkan data Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI,” kata Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon, dalam keterangan persnya, Selasa (29/9/2020).

Sebaran titik lintas batas tidak resmi di Kabupaten Sambas berada pada Kecamatan Paloh (Desa Temajuk 2 titik) dan Kecamatan Sajingan Besar (Desa Sei Bening 1 titik dan Desa Sebunga 2 titik). Titik lintas batas tak resmi di Kabupaten Bengkayang berada pada Kecamatan Jagoi Babang (Desa Pareh 2 titik, dan Desa Semunying 7 titik, Desa Semunying Jaya 1 titik, Desa Sekida 4 titik, Desa Jagoi Babang 6 titik, dan Desa Siding 4 titik.

Simbolon mengatakan, BNPP bersama Imigrasi dan TNI melakukan identifikasi ke-29 titik lintas batas tersebut pada 28 September hingga 3 Oktober 2020.

“Maksud kegiatan identifikasi titik lintas batas tidak resmi ini adalah untuk memetakan dan merumuskan kebijakan lebih lanjut dan komprehensif terhadap jalur-jalur yang belum dinyatakan sebagai perlintasan resmi,” ucapnya.

Simbolon menjelaskan, perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia berada di 5 kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Perbatasan itu memiliki panjang garis batas 966 km yang melintasi 98 desa dan 14 kecamatan.

Sepanjang garis batas darat tersebut, kedua negara sudah menyepakati titik perlintasan resmi. Titik perlintasan itu terdiri atas 12 titik gerbang berupa Pos Lintas Batas (PLB) tradisional dan tiga titik gerbang berupa pos lintas batas negara (PLBN).

PLB tradisional dikelola Direktorat jenderal Imigrasi Kemenkumham dengan pelayanan yang diberikan untuk perlintasan orang sesuai border cross agreement yakni menggunakan pas lintas batas. Sedangkan tiga PLBN dikelola oleh BNPP sebagai pintu gerbang atau beranda negara untuk melayani perlintasan orang dan barang dengan dokumen perjalanan yang berlaku berupa paspor dan pas lintas batas.

“Di PLBN ini, telah berlaku keterpaduan sistem pelayanan lintas batas berupa pemeriksaan dan pelayanan keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, serta dilengkapi unsur pendukung LO TNI dan Polri,” tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini