Pemerintah Antisipasi Potensi Tsunami dan Gempa Bumi Dahsyat

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 29 September 2020 11:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 29 337 2285375 pemerintah-antisipasi-potensi-tsunami-dan-gempa-bumi-dahsyat-clguCKGvvo.jpg ilustrasi: shutterstock

JAKARTA - Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami akibat gempa bumi megathrust seperti yang pernah terjadi di Aceh sejak tahun 2008.

(Baca juga: Gempa dan Tsunami 20 Meter di Selatan Jawa, BMKG: 20 Menit Sampai Daratan!)

Ia menjelaskan, sistem peringatan dini yang dibangun di BMKG memang disiapkan untuk memonitor dan mengantisipasi kejadian gempa bumi, termasuk gempa bumi megathrust dengan Magnitudo (M) mencapai lebih dari M9.

"Dan memberikan peringatan dini potensi datangnya gelombang tsunami dalam waktu 3-5 menit setelah kejadian gempa bumi, sistem monitoring dan peringatan dini tersebut yang dioperasikan dengan Internet of Things (IoT) dan diperkuat oleh super computer dan Artificial Intelligent (AI)," lanjut dia.

(Baca juga: Gempa Besar dan Tsunami 20 Meter, BMKG: Berpotensi Hampir di Seluruh Indonesia)

"Secara otomatis dapat menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami ke masyarakat di daerah rawan gempabumi dan tsunami, melalui BNPB, BPBD, media massa, ataupun beberapa moda diseminasi (sms, email, website, sosial media)," tambahnya.

Dwikorita menambahkan, penyebarluasan peringatan dini tsunami tersebut masih akan menyisakan waktu sekitar 15-17 menit untuk proses evakuasi, apabila waktu datangnya tsunami diperkirakan dalam waktu 20 menit.

Menurut dia, adanya penelitian yang ditindaklanjuti dengan peringatan dini belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan terjadinya korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami, tanpa kesiapan masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.

"Masih sangat diperlukan kesungguhan pemerintah daerah dan masyarakat setempat bersama-sama pemerintah untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana. Langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempabumi dan tsunami, juga meresponse peringatan dini secara cepat dan tepat," jelas Dwikorita.

Ia menambahkan, peran media juga sangat penting dan efektif dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara tepat, untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.

Selain itu, kesiapan pemerintah daerah juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi, peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi.

Kemudian, lanjut Dwikorita, melaksanakan gladi evakuasi secara rutin, menerapkan Building Code standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami, terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital, melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempa bumi dan tsunami.

"Serta dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi ini," tambah dia.

Dwikorita menerangkan, langkah-langkah penyiapan strategi mitigasi bencana yang sesuai dengan local wisdom saat ini harus benar-benar dilakukan, diuji dan ditingkatkan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Perpres Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami.

"BMKG di seluruh provinsi dan wilayah rawan gempa bumi dan tsunami di Indonesia tetap terus siaga 24 jam dengan memonitor/ menginformasikan kejadian gempa bumi secara real time dan dengan seketika memberikan peringatan dini potensi tsunami yang dapat dibangkitkan, serta terus mendukung dan bersinergi dengan BNPB, pemda, BPBD, TNI, Polri, media, masyarakat dan berbagai pihak terkait," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini