Hari Ini Polri Akan Menjawab Permohonan Irjen Napoleon di PN Jaksel

Erfan Maaruf, iNews · Selasa 29 September 2020 07:15 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 29 337 2285285 hari-ini-polri-akan-menjawab-permohonan-irjen-napoelon-di-pn-jaksel-NOwuRl9GOV.jpg Irjen Napoleon Bonaparte (foto: iNews.id)

JAKARTA - Bareskrim Mabes Polri hari ini akan memberikan jawaban atas surat permohonan yang dibacakan kuasa hukum pemohon, Irjen Napoleon Bonaparte yang diajukan dalam sidang praperadilan perdana, atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus penghapusan red notice.

"Agenda hari ini sidang diagendakan dengan jawaban atas permohonan. Sidang akan dimulai pukul 10.00 WIB," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno, Selasa (29/9/2020).

 Baca juga: Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Ini Kata Pihak Djoko Tjandra 

Sebelumnya, dalam sidang perdana, Napoleon bersama kuasa hukumnya menuntut atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Dia juga membantah bahwa telah menerima uang dari pihak mana pun untuk melakukan penghapusan red notice tersebut.

"20 ribu USD itu saya tidak tau itu dari siapa itu. Dan bilangnya saya yang terima uang. Darimana, tidak tahu," kata Napoleon setelah sidang di PN Jakarta Selatan, pada Senin 28 September 2020.

 Baca juga: Ajukan Praperadilan, Napoleon Bonaparte Bantah Gugat Instansinya Sendiri

Dia juga membantah adanya alat bukti rekaman closed-circuit television (CCTV) yang memperlihatkan pertemuan Napoleon, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Tommy Sumardi di kantornya dalam rangka memberikan sejumlah uang. Dia menyebut CCTV yang diperlihatkan penyidik berada di lantai satu sementara kantornya berada di lantai 11.

"CCTV yang diajukan itu tidak ada, itu di lantai 1 saya di lantai 11. TNCC itu 12 lantai, paling tidak ada disitu ada kurang lebih 30 jenderal. Jadi kalau pemberitaan dibilang ketemu saya dari mana?," jelasnya.

Berikut ini petitum permohonan praperadilan Irjen Napoleon:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Spri n.sidik/50.a/Vlll/ 2020 / Tipidkor tanggal 05 Agustus 2020 adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

3. Menyatakan Penyidikan dalam Perkara aquo adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang cacat hukum, maka Penyidikan sebagaimana dimaksud terkait peristiwa Pidana Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 02 / Vlll / 2020 / Tipidkor tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan Pemohon menjadi TERSANGKA dalam dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait Red Notice atas nama JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b lJndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP adalah TIDAK SAH dan batal demi Hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Memerintahkan Termohon / Penyidik pada Laporan Polisi Nomor: LP/A/0430/VIII 2020 tanggal 05 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Pol Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si;

7.Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini