Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Ini Kata Pihak Djoko Tjandra

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 28 September 2020 20:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 28 337 2285156 dilimpahkan-ke-kejari-jaktim-ini-kata-pihak-djoko-tjandra-eK08lbmXx3.jpg Djoko Tjandra (Foto : Sindonews)

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri resmi melimpahkan tahap II berupa barang bukti, dan tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jalan narapidana, pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim).

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Krisna Murti mengungkapkan, alasan mengapa klienya dilimpahkan ke Kejari Jakarta Timur. Menurutnya, hal itu kemungkinan lantaran Djoko Tjandra masuk ke Indonesia saat buronan melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

“Mungkin datangnya kan dari (bandara) Halim Perdanakusuma dan penggunaan surat waktu pak Djoko jalan (keluar masuk) dari Halim,” kata Krisna di Kejari Jaktim, Senin (28/9/2020).

 Baca juga: Terjerat Kasus Surat Jalan, Djoko Tjandra Cs Resmi Ditahan 20 Hari 

Ia pun berharap nanti dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan sangkaan pasal yang dituduhkan kepada klienya.

“Kita buktikan aja sangkaan terhadap Djokcan (Djoko Tjandra) terkait surat palsu,” ujar Krisna.

 Baca juga: Ajukan Praperadilan, Napoleon Bonaparte Bantah Gugat Instansinya Sendiri

Krisna mengatakan, setelah resmi dilimpahkan Bareskrim, Kejari Jakarta Timur mencocokan barang bukti dan tidak ada pemeriksaan terhadap klienya.

“Barang bukti yang disita dari klien kami hanya HP,” ujar Krisna.

 

Krisna berharap, dalam waktu dekat Jaksa segera melimpahkan perkara ini ke persidangan, dengan untuk membuktikan secara terang benderang.

Dalam perkara pemalsuan surat jalan, Djoko disangka melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.

Sementara, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini