Satgas Covid-19 Minta Setiap Kantor Gratiskan Swab Test ke Karyawan

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 24 September 2020 18:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 24 337 2283240 satgas-covid-19-minta-setiap-kantor-gratiskan-swab-test-ke-karyawan-kdC58y6frX.jpg ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Satgas Penanganan Covid-19 meminta pelaku usaha atau industri dapat bersikap transparan untuk melaporkan kasus positif virus Corona (Covid-19) di kantornya. Hal ini dilakukan guna mencegah klaster perkantoran.

(Baca juga: Waspada! Kasus Harian Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 2.000 Pasien pada Oktober)

"Kantor ini perlu transparan melaporkan kasus Covid-19 di kantornya ke dinas kesehatan setempat," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Wiku menjelaskan, kantor wajib melakukan upaya pengendalaian lanjutan yakni tracing untuk bisa menjaring kontak erat dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat serta dinas ketenagakerjaan.

"Kantor diimbau untuk memberikan layanan swab gratis bagi daftar kontak erat yang ada. Jika ditemukan kasus positif tambahan segera merujuk karyawan yang positif tersebut sesuai dengan kebutuhan penanganan baik itu berupa perawatan maupun isolasi dengan berkorodinasi dengan dinas kesehatan setempat," jelasnya.

"Kemudian karyawan yang negatif harus dipekerjakan di rumah atau work from home. Jika ditemukan kasus positif dalam jumlah banyak di kantor tersebut maka kantor tersebut harus ditutup sementara untuk dilakukan disinfeksi," tambahnya.

Sementara itu, lanjut Wiku, bagi mereka yang memang berdasarkan hasil tes swabnya positif covid-19, maka harus dirujuk ke rumah sakit rujukan pemerintah yang khsusu menangani Covid-19.

"Kami perlu tekankan di sini bahwa pelaku usaha atau industri tidak perlu khawatir terkait dengan pembiayaan perawatan pekerja mereka yang positif Covid-19. Karena seluruh biaya perawatan pasien covid-19 ditanggung oleh pemerintah,”ujarnya.

“Baik mereka yang mengikuti ataupun belum mengikuti BPJS termasuk warga negara asing. Sedangkan pasien sama sekali tidak ditagihkan biaya perawatan covid karena seluruh klaim akan dilakukan oleh rumah sakit rujukan kepada Direktorat Jenderal Yankes Kementerian kesehatan yang akan ditembuskan kepada BPJS kesehatan serta diverifikasi oleh dinas kesehatan kab/kota," tuturnya.

"Sebagai langkah preventif, kami tekankan protokol kesehatan di lingkungan kantor. Pemilik usaha atau industri swasta juga harus menuruti peraturan pemerintah daerah terkait pembatasan jumlah pekerja yang diperbolehkan bekerja sesuai dengan zonasinya," pungkas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini