Pilkada 2020, Mahfud Minta Sekjen Parpol Sosialisasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Riezky Maulana, iNews · Selasa 22 September 2020 23:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 22 337 2282120 pilkada-2020-mahfud-minta-sekjen-parpol-sosialisasi-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-m8CEDw6VvE.jpg Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto : Okezone.com/Dede Kurniawan)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal (sekjen) partai politik. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka rapat koordinasi yang membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Rapat koordinasi yang digelar secara virtual tersebut juga diikuti Polri serta pihak penyelenggara Pilkada, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dalam rapat tersebut, Mahfud meminta pimpiman partai politik (Parpol) untuk giat menyosialisasikan apa yang ada di Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020.

"Oleh sebabnya pada hari ini kita bertemu selain melalui lembaga negara struktural, maka kita juga melalui infrastrukturnya yang lebih khusus, yaitu para Sekjen atau pimpinan parpol untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan hukum," kata Mahfud, Selasa (22/9/2020).

Mahfud menuturkan, ajakan tersebut juga sebagai kelanjutan daripada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap menggelar Pilkada 2020 pada 9 Desember. Menurutnya, para pimpinan Parpol memiliki pengaruh besar untuk menyuarakan dan mengarahkan para pengurusnya yang ada di daerah untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan.

"Partai politik mempunyai peran besar, sekjen maupun wasekjen memiliki pengaruh besar, bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya di berbagai daerah akan sangat didengarkan. Oleh sebab itu sesudah diputuskan dan disepakati bahwa akan dilaksanakan Pilkada serentak, sekarang adalah bagaimana kita punya komitmen bersama," katanya.

Untuk penegakan disiplin, kata Mahfud, hukum pidana bisa dikenakan terhadap pelanggar protokol kesehstan sesuai dengan isi Maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2030. Namun, kata Mahfud, hal itu akan dilakukan dengan catatan tindakan persuasif diabaikan.

"Polri didukung TNI Satpol-PP dan Pemda akan melakukan pendisiplinan sesuai dengan maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 yang baru dileluarkan kemarin. Disitu ada perintah penegakan hukum pidana kalau terpaksa dilakukan," ujarnya.

"Dasar hukum pidananya banyak. Ada KUHP, UU Karantina Kesehatan dan sebagainya. Di situ kan sudah banyak ya disebutkan dengan catatan penegakan hukum pidana adalah tindakan terakhir jika langkah-langkah persuaif sufah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini