KPK Ajukan Kasasi Vonis Bebas Penyuap Eks Gubernur Riau Annas Maamun

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 22 September 2020 15:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 22 337 2281859 kpk-ajukan-kasasi-vonis-bebas-penyuap-eks-gubernur-riau-annas-maamun-E6y6ZbnAQO.jpg ilustrasi: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi atas vonis bebas Legal Manager PT Duta Palma Suheri Terta. Sekadar diketahui, Suheri merupakan terdakwa perkara suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014.

(Baca juga: Terdakwa Suap Alih Fungsi Hutan Suheri Terta Divonis Bebas, Ini Tanggapan KPK)

"JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK yang diwakili Wahyu Dwi Oktavianto, Selasa (22/9) menyatakan upaya hukum kasasi terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas nama terdakwa Suheri Terta," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Alasan KPK mengajukan kasasi, kata Ali adalah karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru tidak mempertimbangkan dua hal.

Pertama, penerimaan uang oleh terpidana mantan Gubernur Riau Annas Maamun melalui Gulat Medali Emas Manurung dan barang bukti berupa uang yang disita di perkara Annas Maamun

"Yang dengan tegas dalam putusan Majelis Hakim tingkat MA terbukti sebagai uang yang diterima dari PT Duta Palma," ujarnya.

Sedangkan pertimbangan yang kedua, yaitu adanya kesaksian Gulat Medali Emas Manurung dan Annas Maamun yang juga mengakui menerima uang, adanya alat bukti surat serta petunjuk berupa rekaman percakapan yang terungkap dipersidangan.

"Alasan dan dalil JPU selengkapnya akan disampaikan lebih lanjut dalam memori kasasi yang akan JPU KPK serahkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tipikor Pekanbaru," sambung Ali.

Dalam dakwaan, Jaksa KPK menyebut Suheri dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, diduga menyuap Rp8 miliar kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

Dari angka tersebut, Rp3 miliar telah diberikan sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah rencana tata ruang wilayah atau RTRW disahkan menteri.Uang itu diserahkan Suheri melalui seorang perantara yakni Gulat Mendali Emas Manurung.

Suheri sendiri didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa KPK juga telah menuntut Suheri dengan pidana selama 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini