DPR-Pemerintah Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan 9 Desember

Kiswondari, Sindonews · Senin 21 September 2020 19:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 21 337 2281442 dpr-pemerintah-tegaskan-pilkada-2020-tetap-dilaksanakan-9-desember-2020-pcbGD68Rrl.jpg Ilustrasi pilkada. (Foto : Dok Okezone)

“KPU pernah punya preseden, ketika di UU memperbolehkan KPU membuat PKPU yang melarang, melarang eks napi korupsi menjadi caleg, padahal di UU diperbolehkan dan itu menjadi kontroversi,” tutur Saan.

Untuk keselamatan Pilkada 2020 ini, Saan menambahkan, ini menjadi semangat bersama untuk menjaga keselamatan masyarakat. Pilihannya hanya dua, revisi PKPU atau membuat Perppu, dan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah revisi PKPU 10/2020. Di dalamnya, harus tegas melarang bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi mengundang massa dalam jumlah besar, dan potensial melanggar protokol Covid-19.

“Penggantinya lewat daring. Meski sudah ditentukan 100 orang, berkaca pada pendaftaran lalu, yang masuk tertib, tapi di luar (sulit-red) dikendalikan. Saya ingin menegaskan kegiatan atau tahapan yang punya potensi mengundang massa banyak harus tegas, dilarang saja,” usulnya.

Kemudian, anggota Komisi II DPR Nasir Djamil mendengar bahwa Presiden Jokowi lewat Juru Bicaranya (Jubir) Fadjroel Rahman telah menegaskan menolak penundaan Pilkada pada 9 Desember. Itu jelas sikap presiden dan DPR perlu mengingatkan agar Presiden jangan mundur lagi dan berubah sikap karena, itu akan membuat Mendagri dan penyelenggara pemilu.

Baca Juga : Mendagri Minta KPU Revisi PKPU yang Perbolehkan Konser Musik

“Presiden tidak setuju pilkada ditunda dan tetap diselenggarakan 9 Desember. Permintaan LSM dan ormas-ormas itu wajar. Jangan kemudian dianggap oleh menteri dan presiden menimbulkan pesimisme, tapi dijadikan tantangan bahwa kekhawatiran mereka bisa kita jawab,” tutur politikus PKS itu.

Baca Juga : DPR: Penundaan Pilkada 2020 Butuh Persiapan dan Berisiko

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini