MUI: Rakyat Akan Tersakiti Jika Pilkada 2020 Tetap Diselenggarakan di Tengah Covid-19

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 21 September 2020 17:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 21 337 2281386 mui-rakyat-akan-tersakiti-jika-pilkada-2020-tetap-diselenggarakan-di-tengah-covid-19-s6oLmiYNL5.jpg Sekjen MUI Anwar Abbas (foto: Okezone)

JAKARTA - Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengingatkan agar penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dapat dipikirkan secara matang. Hal tersebut lantaran pandemi Covid-19 penularannya masih tinggi dan belum berakhir.

“Kalau dari penyelenggaraan pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat dibuatnya. Maka tentu menundanya akan jauh lebih baik dan lebih mashlahat dari pada tetap memaksakan pelaksanaannya,” ujar Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Anwar menyinggung soal kaidah yang sangat terkenal di kalangan ulama dan perlu diperhatikan ihwal Pilkada Serentak ini. Kaidah tersebut adalah Dar'ul mafasid muqoddam ala jalbil masholih. Artinya meninggalkan kemafsadatan harus di dahulukan dari mengambil kemashlahatan.

“Sekarang negeri ini sedang dilanda wabah Covid-19 dimana kasus pasien yang sakit dan meninggal tampak semakin meningkat dengan tajam sehingga dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak di akhir tahun ini hal-hal demikian tentu jelas akan sangat mengkhawatirkan,” jelas Anwar.

Menurutnya pelaksaan Pilkada serentak bisa memberikan dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat Indonesia. Pasalnya di acara tersebut rentan terjadi kerumunan dan membuat klaster baru.

“Karena keadaan seperti itu akan bisa menjadi tempat penyebaran virus corona tersebut secara lebih masif,”tegasnya

Tak hanya itu Anwar menilai pemerintah, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) harus mengkaji secara detail dampak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Jika menimbulkan sejumlah masalah, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. “Untuk itu pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya,” bebernya.

“Bukankah tugas negara dan pemerintah itu adalah melindungi rakyatnya dari hal-hal yang akan menganggu dan mengancam kesehatan dan jiwa mereka,” imbuhnya.

Apabila keputusannya akan tetap dilaksanakan, maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin tidak terjadinya penularan dari virus yang berbahaya ini.

“Jika hal ini bisa diwujudkan, maka pilkada tentu tidak masalah untuk dilaksanakan. Tapi kalau hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri,” tandasnya.

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini