KPU Rancang Sanksi Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi Corona

Felldy Utama, iNews · Senin 21 September 2020 12:08 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 21 337 2281138 kpu-rancang-sanksi-kampanye-pilkada-di-tengah-pandemi-corona-rsfdPldsNP.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang perubahan peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kampanye dalam Pilkada. Perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini dihadapi Indonesia, yakni pandemi Covid-19.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wirarsa Raka Sandi mengatakan, di tengah bencana non-alam pandemi virus corona atau Covid-19, semua orang atau semua pihak diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, tak terkecuali dalam tahapan pelaksanaan kampanye Pilkada 2020.

Karena itu, KPU merancang kembali terkait perubahan regulasi dalam rangka menyesuaikan kondisi pandemi covid-19. "Nah bagi yang melanggar tentu yang menilai, memtuskan melanggar atau tidak itu kan Bawaslu. Bagi yang memang terbukti melanggar, KPU bisa saja nanti memberi peringatan tertulis," kata Raka saat dihubungi wartawan, Senin (21/9/2020).

Dia menyebutkan, sanksi administratif yang sedang dirancang dalam perubahan PKPU di antaranya, KPU bisa mengentikan kegiatan kampanye bagi yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan, KPU juga bisa memberikan sanksi berupa pengurangan waktu kampanye terhadap jenis kampanye yang dilanggar.

"Jadi itu sifatnya administratif, karena kami tentu tidak boleh melebihi kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang," ujarnya.

Baca Juga : Unik! Ayam Keluarkan Telur Raksasa Sekali dalam Tiga Hari

Baca Juga : Masker Scuba & Buff Dilarang, Penumpang KRL: Kasihan yang Uangnya Pas-pasan

Kendati demikian, pada prinsipnya sanksi itu tentu sebagai jalan terakhir yang diambil. Dia berharap, Pilkada ini semua pihak betul-betul berupaya secara partisipatif membangun kesadaran dan juga kepatuhan hukum, terutama terkait dengan protol kesehatan ini.

"Sehingga kemudian kalau ini sudah tumbuh kesadaran partisipatif, kita berharap potensi pelanggaran itu bisa dapat ditekan," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini