Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada, Pemerintah Akui Pertimbangkan Terbitkan Perppu

Dita Angga R, Sindonews · Minggu 20 September 2020 22:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 20 337 2280899 tegakkan-protokol-kesehatan-di-pilkada-pemerintah-akui-pertimbangkan-terbitkan-perppu-sDMq0sQ5CU.jpg Mendagri Tito Karnavian (foto: Dok Kemendagri)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan kembali bahwa dalam penyelenggaraan pilkada 2020, harus berpedoman pada protokol kesehatan. Dia mengakui dalam penegakan disiplin protokol di pilkada, pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan aturan baru. Salah satunya peraturan pengganti undang-undang (perppu).

“Untuk perppu sendiri juga masih dikaji. Apakah perppu yang mengatur Covid-19 secara keseluruhan mulai pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukum? Ataukah Perppu yang terbatas terbatas pada penegakan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 saja,” kata Tito dalam keterangan persnya, Minggu (20/9/2020).

Namun dia mengatakan jika bukan perppu, dipertimbangkan untuk melakukan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“Kalau bukan Perppu ya PKPU. Peraturan KPU harus segera revisi dan harus segera dalam waktu beberapa hari ini. Nah, ini perlu ada dukungan dari semua supaya regulasi ini, karena kalau regulasi bukan hanya Mendagri, saya hanya memfasilitasi, yang utamanya adalah KPU sendiri, yang harus disetujui oleh Komisi II DPR RI,” ungkapnya.

 Pilkada

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar pada Jumat pekan lalu menyebut akan ada rapat antara KPU, Bawaslu bersama pemerintah. Dia menyebut rapat tersebut akan membahas draf perppu pilkada.

“Draft perppu pilkada,” katanya.

Dia menyebut perppu ini nantinya akan membahas penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Perppu bagi pelanggaran protokol kesehatan bagi pilkada,” ujarnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini