Tuai Kontroversi, KPU Bakal Atur Konser Musik via Daring saat Pilkada

Felldy Utama, iNews · Sabtu 19 September 2020 23:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 19 337 2280574 tuai-kontroversi-kpu-bakal-atur-konser-musik-via-daring-saat-pilkada-wJ563pu0f9.jpg Komisioner KPU Pramono Ubaid (Foto: Okezone/Fadel Prayoga)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur jenis kampanye dalam bentuk lain, seperti konser musik salah satunya, tidak diperbolehkan lagi dilakukan secara langsung. Sebagai gantinya, kegiatan kampanye ini akan dialihkan semuanya secara daring.

Rencana ini merupakan salah satu poin usulan yang disampaikan KPU kepada pihak pemerintah pada saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) yang digelar di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 18 September kemarin. Diketahui, salah satu yang dibahas tentang wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelaksanaan Pilkada serentak.

"Kampanye dalam bentuk lain (rapat umum, kegiatan kebudayaan, olah raga, perlombaan, sosial) sebagaimana diatur dalam UU Pilkada Pasal 63 Ayat (1) huruf g, hanya dibolehkan secara daring," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/9/2020).

Baca Juga:  KPU Usul Pilkada 2020 Terapkan Kotak Suara Keliling 

Dia melanjutkan, jika usulan ini tidak bisa diakomodir dalam Perppu, KPU tetap akan berusaha mengubah aturan atau regulasi tersebut. Dengan harapan, memastikan protokol kesehatan Covid-19 bisa benar-benar diatur dalam sebuah regulasi.

"KPU akan mengatur melalui revisi Peraturan KPU atau (jika waktunya dianggap tidak mencukupi, maka) melalui pedoman teknis," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi 1 Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja menyoroti regulasi tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah Covid-19. Dia menilai masih terbuka peluang atau potensi terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Baca Juga:  Bawaslu Terima 71 Permohonan Sengketa Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Salah satunya tentang Pasal 63 PKPU 10 Tahun 2020. Di mana, dalam pasal itu tertuang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dilaksanakan oleh para peserta Pilkada 2020.

"Masih dibolehkan adanya konser musik dan perlombaan (seperti) di Pasal 63. Ini mungkin juga harus diperhatikan karena ada (potensi) pengumpulan massa dan ada mungkin terjadi arak-arakan, ini perlu diantisipasi," ujar Wisnu Wisnu dalam Webinar KPU tentang 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaran Pilkada 2020', Selasa 15 September 2020.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini