Ketika Mahfud MD Mendebat Presiden PKS Sohibul Iman di Medsos

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 18 September 2020 22:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 18 337 2280218 ketika-mahfud-md-mendebat-presiden-pks-sohibul-iman-di-medsos-YZoD6Dbu4o.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berdebat dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di media sosial Twitter. Mahfud bereaksi atas cuitan Sohibul yang mengutip pemberitaan dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang buruknya kesan penegakan hukum di Indonesia dan tayang di salah satu media online.

Awalnya, Sohibul mengapresiasi pengakuan Mahfud ihwal adanya kesan buruk penegakan hukum di Indonesia. Namun sayangnya, Sohibul turut merasa sedih saat mendengar Mahfud dan Presiden Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa atas buruknya penegakan hukum tersebut.

"Saya apresiasi keterusterangan Prof @mohmahfudmd tapi saya sedih. Kalau Menko bilang dirinya dan Presiden @jokowi sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu siapa yang akan memperbaiki penegakan hukum? Apa Pam Swakarsa?" kata Sohibul melalui akun Twitter pribadinya @msi_sohibuliman, Jumat (18/9/2020).

Baca Juga:  Menko Polhukam Pastikan Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Dibawa ke Pengadilan

Mahfud kemudian merespons dengan menyebut bahwa Sohibul tak membaca lengkap daripada isi berita tersebut. Menurutnya, Sohibul hanya membaca sampai dengan judulnya saja.

"Ustaz Sohibul Iman berarti hanya baca judul berita, tak menyimak pernyataan saya. Saya diminta bercaramah twntang "Insan Adhiyaksa dan "Kelembagaan" Kejaksaan Agung". Jika menyangkut insan itu menyangkut moral personal sehingga saya, Presiden, dan orang sehebat Pak Sohibul takkan bisa mengatasi," ujar Mahfud.

Tak hanya sampai di situ, Mahfud kemudian menuturkan, untuk masalah insan, hanya ada satu kunci yaitu pendidikan moral, bukan penindakan hukum. Tetapi, sambungnya, kalau sudah menyangkut masalah kelembagaan tentunya harus ditindak secara hukum jika ada yang melanggar.

"Buktinya banyak pejabat, jaksa,hakim, polisi, yang dipenjarakan. Tetapi penindakan hukum hanya bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang menindak," tulisnya.

Baca Juga:  Kecam Penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, Mahfud Minta Pelaku Diadili secara Terbuka

Lebih lanjut dikatakan Mahfud, bilamana dalam proses peradilan dan hakim ada yang melakukan perilaku korupsi, maka dia, bahkan hingga Presiden sekalipun tidak bisa melakukan intervensi apapun. Hal itu dikarenakan dibatasi oleh aturan hukum.

"Tentu saya Presiden, dan Ustaz Sohibul Iman pun tak bokeh mengintervensi. Kita dan presiden sekalipun tak bisa ngapa-ngapain karena kewenangan dibatasi oleh UU. Keadaan ini tidak bisa diatasi oleh Parpol dakwah sehebat apa pun. Ini tugas kolektif, Ustaz," sebut Mahfud.

"Mengatakan "kasihan rakyat kalau Menko dan Presiden tak bisa berbuat apa-apa" adalah sama dengan bilang "kasihan rakyat kalau partai dakwah tak bisa berbuat apa-apa". Nyatanya patai dakwah ikut mengkontribusi kondisi ini, buktinya ikut mengirim wakilnya di penjara. Itu karena tak bisa ngapa-ngapain kan?" ucapnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini