Istana: Masyarakat Jangan Anggap Operasi Yustisi sebagai Tindakan Represif

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 17 September 2020 20:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 17 337 2279582 istana-masyarakat-jangan-anggap-operasi-yustisi-sebagai-tindakan-represif-q83zcDwX9E.jpg Foto: Illustrasi Okezone.com

JAKARTA - Juru Bicara Presiden bidang Hukum, Dini Purwono meminta masyarakat tidak menganggap operasi yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif.

Menurut Dini, pelaksanaan penegakan protokol kesehatan itu juga menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

"Pemerintah meminta masyarakat tidak menganggap operasi yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif, apalagi dalam pelaksanaannya pemerintah juga menggandeng organisasi masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat," ucap Dini melalui keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020) malam.

 Razia masker

“Kunci keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 adalah disiplin protokoler kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Masyarakat harus menyadari bahwa mereka adalah ujung tombak dalam upaya pengendalian ini,” tegas Dini.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini berujar penegakan sanksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020.

"Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar. Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan/tertulis, denda, kerja sosial, atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha," jelas Dini.

Sebagaimana diketahui, Satgas Covid-19 mencatat kasus konfirmasi positif di Indonesia bertambah 3.635 orang pada Kamis 17 September 2020. Dengan demikian akumulasi kasus positif mencapai 232.628.

Sementara kasus sembuh bertambah 2.585 sehingga totalnya mencapai 166.686. Kasus meninggal bertambah 122 sehingga totalnya menjadi 9.222.

 

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini