Ikuti Arahan Jokowi, Mahfud MD Dorong PLBN Jadi Titik Pertumbuhan Ekonomi

Riezky Maulana, iNews · Kamis 17 September 2020 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 17 337 2279265 ikuti-arahan-jokowi-mahfud-md-dorong-plbn-jadi-titik-pertumbuhan-ekonomi-zRbUvzx2Y8.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi instruksi agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) harus dijadikan sebagai titik baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jangan sampai, PLBN hanya dijadikan sebagai tempat pengurusan adminitrasi atau politis saja.

Hal itu, sambungnya, disebutkan oleh Presiden Jokowi beberapa tahun lalu, saat peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas. Tepatnya tanggal 17 Maret 2017.

"Ketika meresmikan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, beliau mengatakan fungsi kegiatan dari Pos Lintas Batas Negara tidak hanya untuk pengurusan administrasi, birokrasi dan politis semata-mata, namun dibuka untuk dimanfaatkan menjadi titik baru di dalam pertumbuhan ekonomi," tutur Mahfud dalam Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan Perbatasan melalui sambungan virtual, Kamis (17/9/2020).

Baca Juga:  Menko Polhukam Pastikan Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Dibawa ke Pengadilan

Lebih lanjut dikatakan Mahfud, Presiden Jokowi kembali menegaskan hal itu ketika rapat kabinet di tanggal 13 Mei 2020. Ada tiga PLBN yang diminta Jokowi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yakni PLBN Aruk, PLBN Skouw, dan PLBN Skouw.

"Dipertegas lagi oleh Presiden pada tanggal 13 Mei 2020, belum lama. Beliau mengingatkan kita semua untuk melakukan percepatan dan menjadikan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujarnya.

Selain itu, tutur Mahfud, Presiden meminta agar PLBN melakukan peningkatan perdagangan luar negeri, terkhususnya ekspor. Mahfud menuturkan, kebijakan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN, perintah Presiden harus dikawal dan diselaraskan dalam program di tiap-tiap Kementerian atau Lembaga.

"Beberapa hari yang lalu presiden mengingatkan lagi di dalam rapat. Katanya UMKM di perbatasan ketiga tempat tersebut atau kehidupan ekonominya karena ada Covid-19 itu belum berjalan sebagaimana diharapkan," katanya.

Walaupun, belum berjalan seperti yang diharapkan akibat adanya pandemi Covid-19, kata Mahfud, Presiden tetap meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah strategis. Tujuannya, agar roda ekonomi yang ada di perbatasan tetap bergerak.

"Tetapi khusus kali ini Presiden memberi perhatian agar segera diambil itu langkah-langkah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan tetap dalam bingkai menjaga kedaulatan teritori wilayah kita, menjaga ideologi dan membangun kesejahteraan rakyat,” tutur Mahfud.

Baca Juga:  Politik Uang Selalu Ada Dalam Pilkada, Bisa Eceran atau Borongan

Mahfud menjelaskan, sedikitnya ada tiga isu pokok yang menyangkut teritorial. Pertama, menjaga kedaulatan terorori itu sendiri secara berdaulat. "Artinya, tidak boleh ada sejengkal daratan pun dari bagian NKRI ini yang hilang atau diduduki secara tidak sah atau diambil dengan cara tidak bermartabat oleh bangsa lain," ujarnya.

Isu pokok kedua, kata Mahfud, tetap menjaga keutuhan ideologi Indknesia atau dasar negara, yakni Pancasila walaupun berada di daerah perbatasan. Kemudian, ketiga dalam konteks yang lebih spesifik, adalah membangun kesejateraan masyarakat perbatasan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini