55 Daerah Masih Belum Menyusun Aturan Sanksi Protokol Kesehatan

Dita Angga R, Sindonews · Kamis 17 September 2020 10:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 17 337 2279117 55-daerah-masih-belum-menyusun-aturan-sanksi-protokol-kesehatan-yzRQigKtSC.JPG Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih ada 55 kabupaten/kota yang masih belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Di sisi lain masih ada 46 kabupaten/kota yang sedang dalam proses penyusunan aturan tersebut.

“Untuk provinsi sudah 34 provinsi (100%) yang telah menyelesaikan penyusunan Perkada. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 55 kabupaten/kota (11%) yang belum menyelesaikan. 46 kabupaten/kota (9%) dalam proses (penyusunan). Dan yang telah selesai 413 kabupaten/kota (80%),” kata Kepala Pelaksana Harian Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

Dia menyebut kabupaten/kota yang belum selesaikan aturannya sebagian besar terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera selatan, dan Papua. Diantaranya Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Naganraya, Pidie Jaya, Kota Subulussalam, Dairi, Karo, Labuan Batu, Langkat, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah.

Kemudian Sibolga, Bengkulu Tengah, Lebong, Seluma, Bangka Selatan, Banyu Asin, Empat Lawang, Lahat, Musi Rawas Utara, Pali, Ogan Ilir, dan OKU Selatan. Lalu Pagar Alam, Bojonegoro, Kediri, Sambas, Manokwari Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak, Sorong, Teluk Wondama, Asmat, Delyai, Dogiyai, Intanjaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberoamo Raya, Memberoamo Tengah, Nambre, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Waropen Yahukimo, Yalimo.

Dia pun memberikan waktu hingga besok agar daerah menuntaskan aturan ini. Selain itu bagi daerah peserta pilkada 2020 harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan pakta integritas.

“Saya tekankan kembali kepada seluruh daerah yang belum selesaikan Perkadanya untuk segera selesaikan paling lambat Hari Jumat Tanggal 18 September 2020. Dan daerah yang melaksanakan Pilkada agar ditindaklanjuti dengan melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Mematuhi Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada serta melaksanakan Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Pilkada,” pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini