MA "Diskon" 1,5 Tahun Penjara Hukuman Eks Cagub Sultra dan Anaknya

Sabir Laluhu, Koran SI · Rabu 16 September 2020 18:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 337 2278905 ma-diskon-1-5-tahun-penjara-hukuman-eks-cagub-sultra-dan-anaknya-hQP314un0l.jpg Gedung Mahkamah Agung (Foto: Okezone)

Majelis hakim menilai, Asrun selaku Wali Kota Kendari 2012-2017 sekaligus calon gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilkada serentak 2018 dan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022 secara bersama-sama dengan orang kepercayaan Asrun sekaligus mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawaty Faqih (divonis 4 tahun 8 bulan penjara) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi ‎(tipikor) dalam delik penerimaan suap dengan total Rp6,8 miliar.

Suap diterima secara berlanjut dari ‎terpidana pemberi suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah yang telah divonis 2 tahun penjara.

Menurut Majelis, total penerimaan suap tersebut terbagi dalam dua bagian ‎terkait dengan pengurusan tiga proyek. Penerimaan pertama oleh Asrun bersama Fatmawati Rp4 miliar terkait dua proyek yang dimenangkan dan digarap PT SBN saat Asrun menjabat wali kota.

Pertama, lelang proyek pekerjaan multi years (tahun jamak) pembangunan gedung kantor DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2014-2017 dengan nilai proyek sebesar Rp49,228 miliar. Kedua, pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk-Ujung Kendari Beach 2014-2017 dengan anggaran lebih Rp19,933 miliar.

Penerimaan kedua, Asrun, Adriatma, dan Fatmawaty menerima Rp2,8 miliar. Setelah operasi tangkap tangan pada Februari 2018 dan saat penyitaan Maret 2018 uang tersebut berkurang Rp2.798.300.000. Uang tersebut dalam pecahan Rp50.000 yang rencananya dipakai untuk kebutuhan dana kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sultra dan dibagi-bagikan ke masyarakat.

Penerimaan suap ini‎ karena Adriatma telah memenangkan PT SBN dalam lelang proyek pekerjaan multi years pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari New Port 2018-2020 dengan nilai kontrak lebih Rp60,168 miliar.‎

Selain itu majelis hakim memastikan, masih berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa Asrun juga menerima uang Rp12 miliar dari para kontraktor di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Uang lebih dulu melalui Fatmawaty kemudian dititipkan ke Hasmun. Setelah itu ditransfer dan ditukarkan dalam bentuk valuta asing di PT Porto Valas yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara. Sebagian dari uang tersebut yakni Rp5 miliar dipergunakan untuk pembayaran 'mahar politik' Asrun ke PDIP guna mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur Sultra yang diusung PDIP.‎

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini