MA "Diskon" 1,5 Tahun Penjara Hukuman Eks Cagub Sultra dan Anaknya

Sabir Laluhu, Koran SI · Rabu 16 September 2020 18:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 337 2278905 ma-diskon-1-5-tahun-penjara-hukuman-eks-cagub-sultra-dan-anaknya-hQP314un0l.jpg Gedung Mahkamah Agung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memutuskan memberikan 'diskon' 1 tahun 6 bulan pidana penjara bagi terpidana mantan calon gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun dan terpidana anak Asrun sekaligus mantan wali kota Kendari Adriatma Dwi Putra.

Informasi singkat putusan PK atas nama Adriatma Dwi Putra dan Asrun tercantum di laman Kepaniteraan MA, lebih dulu diketahui KORAN SINDO dan MNC News Portal dari laman Kepaniteraan MA, di Jakarta, Senin (14/9/2020) siang. PK diajukan keduanya teregister di MA dengan perkara nomor: 381 PK/Pid.Sus/2019 disertai surat pengantar dari pengadilan pengaju yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: W10.U1/15323/HN.05.XI.2019.03.

Berkas memori PK masuk di Kepaniteraan MA pada 23 Oktober 2019 dan telah didistribusikan ke majelis hakim agung PK pada 4 November 2019. Majelis Hakim Agung PK terdiri atas Hakim P1 Mohamad Askin, Hakim P2 Eddy Army, dan Hakim P3 Suhadi.

"Status: Putus. Tanggal Putus: 2 Desember 2019. Amar Putusan: KABUL. Tanggal Kirim Ke Pengadilan Pengaju: - (masih kosong, red)," bunyi informasi singkat di laman Kepaniteraan MA sebagaimana dikutip KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta.

Baca Juga: KPK Tetapkan Wali Kota Kendari dan Cagub Sultra Tersangka Suap 

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro membenarkan informasi singkat tersebut yang ada di website resmi Kepaniteraan MA. Andi mengatakan, Majelis Hakim Agung PK untuk perkara Asrun dan Adriatma Dwi Putra dipimpin langsung oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi. Andi membeberkan, majelis hakim PK mengadili dengan memutuskan dua hal.

"Kabul permohonan PK pemohon/terpidana dan membatalkan putusan judex facti," ujar Andi saat berbincang dengan KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta.

Ketua Kamar Pengawasan MA ini membeberkan, majelis hakim PK yang dipimpin Suhadi juga mengadili kembali dengan memutus tiga hal atas PK yang diajukan Asrun dan Adriatma. Satu, menyatakan pemohon PK/terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 hutuf b UU Pemberantasan Tipikor.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk masing-masing terpidana, serta mencabut hak politik para terpidana selama 2 tahun," tegasnya.

Baca Juga:  Wali Kota dan Mantan Wali Kota Kendari Jalani Pemeriksaan KPK di Polda Sultra

Di sisi lain, Andi belum memberikan penjelasan saat disinggung apa pertimbangan atau alasan majelis hakim PK mengabulkan PK dan memangkas 1 tahun 6 bulan penjara bagi Asrun dan Adriatma serta kenapa salinan putusan belum dikirimkan ke pengadilan pengaju.

"Saya masih nunggu data tentang alasan dikabulkannya PK para terpidana," ucap Andi.

Judex facti yang dimaksud Andi yakni putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang dipimpin Hariono memvonis Asrun dan Adriatma Dwi Putra, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pidana tambahan pencabutan hak politik selama 2 tahun setelah selesai menjalani masa pidana pokok.

Majelis hakim menilai, Asrun selaku Wali Kota Kendari 2012-2017 sekaligus calon gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilkada serentak 2018 dan Adriatma Dwi Putra selaku Wali Kota Kendari periode 2017-2022 secara bersama-sama dengan orang kepercayaan Asrun sekaligus mantan Kepala BPKAD Kota Kendari Fatmawaty Faqih (divonis 4 tahun 8 bulan penjara) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi ‎(tipikor) dalam delik penerimaan suap dengan total Rp6,8 miliar.

Suap diterima secara berlanjut dari ‎terpidana pemberi suap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah yang telah divonis 2 tahun penjara.

Menurut Majelis, total penerimaan suap tersebut terbagi dalam dua bagian ‎terkait dengan pengurusan tiga proyek. Penerimaan pertama oleh Asrun bersama Fatmawati Rp4 miliar terkait dua proyek yang dimenangkan dan digarap PT SBN saat Asrun menjabat wali kota.

Pertama, lelang proyek pekerjaan multi years (tahun jamak) pembangunan gedung kantor DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2014-2017 dengan nilai proyek sebesar Rp49,228 miliar. Kedua, pembangunan Tambat Labuh Zona III Taman Wisata Teluk-Ujung Kendari Beach 2014-2017 dengan anggaran lebih Rp19,933 miliar.

Penerimaan kedua, Asrun, Adriatma, dan Fatmawaty menerima Rp2,8 miliar. Setelah operasi tangkap tangan pada Februari 2018 dan saat penyitaan Maret 2018 uang tersebut berkurang Rp2.798.300.000. Uang tersebut dalam pecahan Rp50.000 yang rencananya dipakai untuk kebutuhan dana kampanye Asrun sebagai calon gubernur Sultra dan dibagi-bagikan ke masyarakat.

Penerimaan suap ini‎ karena Adriatma telah memenangkan PT SBN dalam lelang proyek pekerjaan multi years pembangunan Jalan Bungkutoko-Kendari New Port 2018-2020 dengan nilai kontrak lebih Rp60,168 miliar.‎

Selain itu majelis hakim memastikan, masih berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa Asrun juga menerima uang Rp12 miliar dari para kontraktor di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

Uang lebih dulu melalui Fatmawaty kemudian dititipkan ke Hasmun. Setelah itu ditransfer dan ditukarkan dalam bentuk valuta asing di PT Porto Valas yang beralamat di Sunter, Jakarta Utara. Sebagian dari uang tersebut yakni Rp5 miliar dipergunakan untuk pembayaran 'mahar politik' Asrun ke PDIP guna mendapatkan rekomendasi sebagai calon gubernur Sultra yang diusung PDIP.‎

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini