KPK Bakal Dalami Istilah "Bapakmu-Bapakku" dalam Perkara Suap Djoko Tjandra

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 16 September 2020 17:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 337 2278819 kpk-bakal-dalami-istilah-bapakmu-bapakku-dalam-perkara-suap-djoko-tjandra-wr081m5LtJ.jpg Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami bukti yang diserahkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Bukti tersebut berkenaan dengan istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku' dengan inisial seperti T, DK, BR, HA, SHD dan R.

"Jadi, kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).

Istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku' diduga digunakan Jaksa Pinangki dengan mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dalam rencana pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA). Baca Juga: Berkas P21, Kejaksaan Susun Dakwaan Jaksa Pinangki

Maka dari itu, Nawawi menegaskan jika inisial-inisial tersebut tidak ditindaklanjuti segera oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Bareskrim Polri. Maka, pihaknya mengisyaratkan bakal menangani perkara tersebut.

"Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun perkara PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindak lanjuti, maka KPK brdasarkan Pasal 10A Ayat (2) huruf (a) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya di supervisi," ungkapnya.

Diketahui, Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat 11 September lalu, Boyamin telah menyerahkan sejumlah bukti agar KPK melakukan pengembangan dalam kasus Djoko Tjandra terkait istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku'.

"Mudah-mudahan dengan bahan itu, nanti KPK mampu membuat benang merah dari tiga clue 'Bapakku-Bapakmu', kemudian berkaitan dengan inisial, berkaitan dengan P mengajak R untuk ketemu pimpinan, terkahir terkait dengan fatwa dan grasi," kata Boyamin.

Baca Juga: Tak Lengkap, JPU Kembalikan Berkas Red Notice Djoko Tjandra 

Sebelumnya, KPK telah melakukan gelar perkara terkait skandal Djoko Tjandra secara terpisah dengan Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung pada Jumat 11 September 2020.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini