Berkas P21, Kejaksaan Susun Dakwaan Jaksa Pinangki

Puteranegara Batubara, Okezone · Rabu 16 September 2020 07:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 16 337 2278427 berkas-p21-kejaksaan-susun-dakwaan-jaksa-pinangki-mZgnxmHZ4Y.jpg Ilustrasi (Dok. okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) merampungkan berkas penyidikan untuk tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pelimpahan tahap II atau P21 pun sudah dilakukan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dengan begitu, saat ini JPU sedang menyusun surat dakwaan terkait dengan kasus tersebut.

"Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan berkas perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka PSM tersebut dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Sembari menunggu agenda persidangan, saat ini Jaksa Pinangki dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk masa waktu selama dua puluh kedepan.

"Terhitung sejak Selasa tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal tanggal 04 Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujar Hari.

Terkait perkara ini, sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas baik permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 15 UU Tipikor, dan sejumlah pasal dalam pencucian uang (TPPU).

Penerapan Pasal 6 UU Tipikor, terkait dengan penyuapan terhadap hakim yang semula direncanakan bakal diterapkan tidak jadi digunakan untuk menjerat Jaksa Pinangki. Penggunaan pasal penyuapan terhadap hakim masih terbuka untuk menjerat tersangka Andi Irfan.

Sementara itu, Kasubdit Penuntutan Jampidsuala Bimo Suprayoga menambahkan, pihaknya sudah menerima berkas penyidikan tersangka Pinangki.

Bimo mengaku tak hafal dengan pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka Pinangki. Dia mengatakan jika mengacu penyidikan, penerapan pasal saat ditetapkan tersangka, tak bakal jauh beda dari yang akan digunakan saat pendakwaan di persidangan.

Jika mengacu saat penetapan tersangka, penyidik menjerat Pinangki dengan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau Pasal 12 a atau b, dan Pasal 15, serta tambahan TPPU. “Sama sepertinya seperti yang pernah disampaikan,” ucapnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini