Soroti Aturan Kampanye Pilkada, BNPB Temukan Potensi Pelanggaran Protokol Covid-19

Felldy Utama, iNews · Selasa 15 September 2020 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 15 337 2278144 soroti-aturan-kampanye-pilkada-bnpb-temukan-potensi-pelanggaran-protokol-covid-19-D4yJ2TfLNz.jpg Deputi 1 Bidang Sistem dan Strategi BNPB Bernardus Wisnu Widjaja (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA - Deputi 1 Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja menyoroti regulasi tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah Covid-19. Dia menilai masih terbuka peluang atau potensi terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Dia menjelaskan, regulasi yang dimaksud dalam sorotannya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan di tengah kondisi bencana non-alam Covid-19. Misalnya, kata dia, seperti yang diatur dalam Pasal 59 Huruf (a) Ayat (1) tentang pelaksanaan debat publik.

"(Dalam aturan) debat publik, masih ada pendukung yang hadir sebanyak 50 orang, ini perlu dicermati karena akan ada kerumunan," kata Wisnu dalam Webinar KPU tentang 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaran Pilkada 2020', Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:  Pilkada 2020, Kabareskrim Ingatkan Penyidik Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Masih dalam PKPU yang sama, dia juga menyoroti pasal 63. Di mana, dalam pasal itu tertuang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dilaksanakan oleh para peserta Pilkada 2020.

"Masih dibolehkan adanya konser musik dan perlombaan (seperti) di pasal 63. Ini mungkin juga harus diperhatikan karena ada (potensi) pengumpulan massa dan ada mungkin terjadi arak-arakan, ini perlu diantisipasi," ujarnya.

Tak sampai disitu, Wisnu juga menyoroti tentang pelaksanaan rapat umum yang dilakukan dengan tatap muka, di mana KPU membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal sebanyak 100 orang dan sisanya diikuti melalui media daring.

Baca Juga:  KPU Kaji Perubahan Aturan Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Covid-19

Dia berharap, rapat umum dengan tatap muka ini benar-benar memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadinya penularan Covid-19. "Ini pasal 64 perlu diperhatikan juga," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini