Pilkada Serentak, Erick Thohir: Kita Tak Mau Ada Gelombang Kedua & Ketiga Covid-19

Suparjo Ramalan, iNews · Selasa 15 September 2020 13:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 15 337 2278005 pilkada-serentak-erick-thohir-kita-tak-mau-ada-gelombang-kedua-ketiga-covid-19-UdkDhaY96u.jpg Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir menegaskan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus mengedepankan protokol kesehatan. Langkah itu untuk menghindari gelombang kedua dan ketiga Covid-19.

Erick menyebut, pihaknya sudah memanggil sejumlah calon kepala daerah untuk mengingatkan mereka perihal menerapkan protokol kesehatan secara ketat bagi masa pendukung sebelum dan disaat pelaksana pilkada serentak tersebut.

"Kita kemarin undang calon-calon (kepala daerah), kita buat statement keras. Pilkada sukses, Covid-19 gagal, itu kegagalan calon pemimpin. Protokol Covid-19 harus jadi prioritas karena kita nggak mau ada second dan third wave yang ganggu kehidupan masyarakat," ujar Erick yang juga Menteri BUMN itu di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:  Pasangan Calon Harus Antisipasi Tahapan Pilkada Agar Tidak Terjadi Klaster Covid-19

Untuk itu, pihaknya berfokus untuk menekan angka penyebaran virus terutama di 8 provinsi yang menyumbang jumlah kasus tertinggi. Jakarta sendiri, kata Erick, kapasitas testingnya memenuhi standar World Health Organization (WHO).

Kemudian, pihaknya juga menyiapkan tempat memadai untuk isolasi Orang Tanpa Gejala (OTG). "Kita juga siapkan isolasi pada OTG yang kebetulan juga perumahannya tidak memadai. Di Jakarta ada wisma atlet. Di tempat lain kita cari hotel-hotel," kata dia.

Tak hanya itu, untuk memperketat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, pemerintah juga telah meluncurkan Operasi Yustisi yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kendati, Erick menegaskan operasi ini tidak bermaksud menimbulkan kesan represif (pemaksaan).

"Operasi Yustisi jangan disalah artikan represif. Ini akan diprioritaskan pada masyarakat, karena jumlah OTG banyak, OTG ini bisa mengakibatkan fatality kepada masyarakat yang punya kondisi comorbid," ujar Erick.

Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Golkar: Pengerahan Massa Tak Relevan Lagi

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini