Hakim MK: Media Internet dan OTT Apakah Masuk 'Media Lain'?

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 14 September 2020 17:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 14 337 2277589 hakim-mk-media-internet-dan-ott-apakah-masuk-media-lain-BjwzoN6tvu.jpg ilustrasi: okezone

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU Penyiaran dengan agenda meminta keterangan DPR untuk menjelaskan perihal definisi dari frase media lain dalam Pasal 1 angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih meminta keterangan dari pihak DPR yang diwakili oleh politikus Gerindra Habiburokhman untuk memberikan keterangannya.

(Baca juga: DPR: UU Penyiaran Harus Antisipasi Dampak Perkembangan Konten TV Streaming)

"Bahwa persoalannya adalah terkait dengan Pasal 1 angka 2 inikan persoalan definisi, kita tahu persis definisi ini sangat menentukan sekali di dalam batang tubuhnya di dalam suatu Undang-undang," ujar dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Dia juga meminta penjelasan terkait dengan media internet dan juga Over-The-Top, apakah masuk dalam kategori "media lainnya" dalam pasal UU penyiaran tersebut.

Over The Top adalah layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet. "Jadi apa yang dimaksud frase media lainnya itu di dalam pendefinisian penyiaran apakah itu memang pada saat proses pembahasan hanya semata-mata basisnya ada pada frekuensi radio? Jadi belum menjangkau kepada bagaimana penggunaan dari media internet atau kemudian penggunaan OTT," urainya.

Oleh karena itu, dia meminta Habiburokhman sebagai perwakilan dari DPR untuk menambahkan penjelasan tersebut secara tertulis dan segera diberikan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secepatnya. "Jadi bagaimana sebetulnya terkait dengan frase itu di dalam proses pembahasan UU penyiaran," tutupnya.

Seperti diketahui, uji materi atau judicial review UU Penyiaran diajukan oleh RCTI dan iNews TV. Dalam gugatannya, RCTI meminta semua layanan dan tayangan video berbasis spektrum frekuensi radio tanpa terkecuali tunduk kepada UU Penyiaran. Tujuannya agar semua konten video diatur sesuai aturan yang berlaku, tidak ruleless sehingga menjadi liar dan berbahaya bagi NKRI.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini