Viral Orang Terkaya Indonesia Surati Presiden Jokowi Tak Setuju PSBB DKI

Agregasi Sindonews.com, · Minggu 13 September 2020 00:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 13 337 2276866 viral-orang-terkaya-indonesia-surati-presiden-jokowi-tak-setuju-psbb-dki-5guKOYYNeH.jpg Pemilik Grup Djarum, Budi Hartono. (Foto : Forbes)

JAKARTA – Orang terkaya di Indonesia yang juga merupakan Bos Grup Djarum, Budi Hartono, menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat 11 September 2020. Melalui suratnya itu, dia mengungkapkan ketidaksetujuannya soal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta.

Surat Budi Hartono itu ditunjukkan pengusaha Peter F Gontha melalui akun Instagramnya, @petergontha, Sabtu (12/9/2020). Surat itu pun kemudian viral.

"Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER 2020," tulis Peter, melansir Sindonews, Minggu (13/9/2020).

Dalam suratnya, Hartono menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB tidak tepat. Ia menilai PSBB di DKI Jakarta telah terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi corona di Jakarta.

"Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," kata Hartono dalam suratnya.

Menurut dia, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi. Seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Hartono pun menyarankan perbaikan yang harus dilakukan pemerintah dan khususnya Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan peningkatan laju infeksi. Hartono menyertakan lembaran lampiran berisi bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya.

Adapun caranya antara lain penegakan hukum dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal.

"Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman adalah tugas kepala daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusannya jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," tutur Hartono.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankannya harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Dia memberi contoh kontainer ber-AC di tanah kosong, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Hartono juga menegaskan pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal testing, isolasi, tracing dan treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal isolasi dan contact tracing.

Baca Juga : Anies Bakal Umumkan Aturan Rinci PSBB Besok

"Perekonomian harus tetap dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir," katanya.

Baca Juga : Anies Sebut Pemerintah Pusat Dukung PSBB Total

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini