Soal Politik Uang, PPATK Peringatkan Paslon Bukan Sinterklas

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 11 September 2020 13:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 11 337 2276131 soal-politik-uang-ppatk-peringatkan-paslon-bukan-sinterklas-V2Ixvu06uL.jpg Kepala PPATK Dian Ediana Rae (Foto: Felldy Utama)

JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae meminta masyarakat agar bersikap lebih kritis jika ada pasangan calon (paslon) menggunakan politik uang guna meraup banyak suara. Hal itu akan menghasilkan Pilkada yang tidak berintegritas.

"Kalau ada intervensi uang, misalnya ada serangan fajar, dan kalau saat pemilihan justru dipengaruhi uang ini yang tidak akan menghasilkan pemilihan umum yang benar. Nah sekarang, ketika mengeluarkan uang segitu banyak kan orang seharusnya curiga," kata Dian dalam Podcast PPATK bertajuk "Jangan Sampai Uang Hasil Kejahatan Beredar di Pilkada 2020, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga:  Jelang Cuti Pilkada, Petahana Cenderung Gencar Usulkan Mutasi Jabatan PNS

Lebih lanjut dia mengatakan, ketika seorang paslon mengeluarkan uang untuk membeli suara, dapat dikritisi apa yang akan dilakukan orang tersebut ketika sudah berhasil menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Menurutnya, pasangan calon tersebut bukan lah Sinterklas yang membagi-bagikan uang tanpa maksud tertentu.

"Misalnya bagi-bagi uang, masing-masing dapat Rp100 ribu atau Rp200 ribu satu orang, berapa miliar atau bahkan puluhan miliar yang mereka habiskan. Rakyat seharusnya dapat berpikir rasional, ketika dia mengeluarkan uang segitu banyak ya apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan seperti sinterklas membuang-buang uang begitu saja, ya tentunya kan tidak," ujarnya.

Dia menuturkan, masih banyak orang-orang pragmatis, yang turut mengambil uang tersebut, namun memilih pasangan lain. Menurutnya, hal itu menjadi masalah bilamana uang tersebut didapatkan hasil dari utang politik.

"Karena ada orang yang memberikan sumbangan, bisa juga kan karena utang itu dia harus melakukan serangan fajar. Semua utang seperti ini akan problematik kepada orang yang bersangkutan ketika dia itu sudah diangkat menjadi pejabat," tuturnya.

Dia memastikan, hal terkait pencegahan politik uang telah gencar dilakukan oleh KPU dan Bawaslu bersama dengan PPATK. Tujuannya untuk memastikan Pilkada 2020 yang berintegritas dan bersih.

"Tentu tidak segampang itu melakukannya, tetapi PPATK bisa. Dalam Pemilu yang lalu pun sudah banyak informasi diberikan," katanya.

Baca Juga:  Polri Akan Berikan Sanksi ke Anggotanya yang Tak Netral di Pilkada 2020

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu menggandeng PPATK untuk mengawasi ihwal laporan dana kampanye Pilkada 2020. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pengawas pemilu harus memastikan kepatuhan paslon dalam melaporkan dana kampanye sesuai dengan aturan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017.

Menurut dia, pengawasan dana kampanye tidak hanya terhadap sumbangan berbentuk uang, tetapi juga sumbangan barang dan jasa yang digunakan untuk berkampanye. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang menyebutkan bentuk dana kampanye.

"Dalam strategi pengawasan Bawaslu akan melihat kepatuhan (pasangan calon) apakah rekening khusus itu dilaporkan. Kami akan melihat kepatuhan identitas peserta kemudian apakah ada rekening koran sebagai bukti penerimaan sumber dana kampanyenya," kata Fritz, Rabu 19 Agustus 2020.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini