KPK Tahan Mantan Pejabat Pemkab Subang Terkait Kasus Gratifikasi

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 10 September 2020 21:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 10 337 2275863 kpk-tahan-mantan-pejabat-pemkab-subang-terkait-kasus-gratifikasi-3aQR1LWaNr.jpg Deputi Penindakan KPK Karyoto (Foto : Sindonews)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012 -2016, Heri Tantan Sumaryana (HTS) yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK telah menetapkan HTS sebagai tersangka yang pengumumannya disampaikan KPK pada sekitar bulan Otober 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan terpidana OS (Ojang Sohandi) selaku Bupati Kabupaten Subang Periode 2013–2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka HTS selama 20 hari terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," ujar Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Karyoto mengungkapkan, sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka Heri Tantan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri. "Isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1," ungkap Karyoto.

Heri Tantan diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp9.645.000.000.

Perkara ini berawal dari OTT yang dilakukan oleh KPK Senin, 16 April 2016. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan beberapa orang dengan barang bukti berupa uang senilai Rp 528 Juta.

Uang tersebut diduga terkait dengan suap pengamanan perkara TPK penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.

Baca Juga : BPK Jabar Audit Dana Penanganan Covid-19 di Kota Bogor

Saat itu, KPK menetapkan 5 orang tersangka dari unsur Bupati Subang, Jaksa dan pejabat di Dinas Kesaharen Subang. Lima orang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Untuk itu, HTS disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini