Menko PMK: Ubah Paradigma Pemberdayaan untuk Menyetarakan Penyandang Disabilitas

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 09 September 2020 21:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 09 337 2275223 menko-pmk-ubah-paradigma-pemberdayaan-untuk-menyetarakan-penyandang-disabilitas-s6CFUrJVY3.jpg Menko PMK Muhadjir Effendy. (Foto : Dok Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti banyak persoalan ketimpangan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia.

Muhadjir mengatakan, masih rendahnya angka partisipasi sekolah para penyandang disabilitas, rendahnya keterserapan disabilitas dalam pekerjaan, dan persoalan kebijakan yang belum inklusif masih menjadi persoalan yang dihadapi. Karena itu, pemerintah terus berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

"Ini (persoalan penyandang disabilitas) merupakan persoalan yang harus kita hadapi dan segera kita atasi dengan komitmen yang kuat, baik berdasarkan akal sehat maupun hati nurani tentang pentingnya kita mengarusutamakan masalah disabilitas ini," kata Muhadjir saat menjadi pembicara kunci dalam "Seminar Nasional Temu Inklusi ke-4 Tahun 2020" secara virtual pada Rabu (9/9/2020).

Ia melanjutkan, persoalan ketimpangan penyandang disabilitas bukan hanya dalam pemenuhan hak. Namun yang sama pentingnya adalah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas agar bisa menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

"Ini yang sering kita abaikan, seolah mereka warga negara yang tidak memiliki kewajiban. Padahal, ketika kita ingin menyetarakan kedudukan dari para warga disabilitas kita maka pada saat yang bersamaan mereka juga harus diberikan peluang untuk melaksanakan kewajibannya," tutur Muhadjir.

Mantan Mendikbud itu menegaskan, penyandang disabilitas masih sering diperlakukan dengan rasa iba sebagai objek kedermawanan dan sebagai objek penyembuhan.

Hal tersebut menurutnya harus diubah. Karena itu, Muhadjir menyebut yang terpenting sekarang adalah memberikan peluang agar para penyandang disabilitas bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai warga negara Indonesia. Paradigma dalam memperlakukan penyandang disabilitas menurutnya perlu diubah menjadi paradigma pemberdayaan.

"Penyandang disabilitas adalah warga negara yang harus diberi peluang diberi penghargaan. Dan harus diberi kesempatan untuk memiliki derajat yang sama dengan yang lain, kesetaraan kesepadanan dalam banyak hal sebagai warga negara lainnya. Ini yang harus kita pahami," ujarnya.

Selain itu, kata Muhadjir, kebijakan inklusi perlu dikedepankan dalam pembangunan manusia Indonesia di berbagai aspek kehidupan serta pemberdayaan penyandang disabilitas. Itu dibutuhkan dalam rangka untuk menyetarakan hak dan kewajiban penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

"Saya yakin kebijakan inklusi ini masih terus dilaksanakan. Karena itu dalam hal upaya kita untuk memberikan peluang yang sama dalam mendapatkan hak-haknya, maka mereka harus disiapkan dengan baik untuk meraih hak-haknya itu," tuturnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini