Selain Pendaftaran, Ini 3 Tahapan Pilkada Serentak yang Rawan Pelanggaran Protokol Kesehatan

Kiswondari, Sindonews · Selasa 08 September 2020 10:24 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 08 337 2274228 selain-pendaftaran-ini-3-tahapan-pilkada-serentak-yang-rawan-pelanggaran-protokol-kesehatan-RKLIPxNHwm.jpg Ilustrasi. Foto: Abdul Wakhid

JAKARTA - Tahapan pendaftaran Pilkada Serentak 2020 diwarnai oleh pelanggaran protokol kesehatan oleh massa pendukung pasangan bakal calon. Mereka berkerumun, padahal hal itu bisa membuat penyebaran virus corona (Covid-19) lebih meningkat.

Hal itu pun disorot oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Bahkan ia memperkirakan ada 3 tahapan pilkada lainnya yang rawan pelanggaran protokol kesehatan.

“Ada tiga yang krusial, pertama pada saat pengundian nomor urut paslon, banyak yang mau ikut. Kedua pada saat masa kampanye, dan pada saat pemungutan suara 9 Desember 2020,” ujarnya.

Menurut Saan, 3 tahapan itu membutuhkan penanganan maksimal agar protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 diterapkan dengan baik.

Soal penghapusan kampanye tatap muka guna mencegah Covid-19, Saat mengatakan hal itu tidak mungkin. Namun ada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal pembatasan kampanye tatap muka di ruangan tertutup sebesar 50% dari kapasitas. Tinggal nanti akan dibicarakan kembali bagaimana mengatur yang di luar ruangan dan potensi pelanggaran lainnya.

Baca Juga: Ada Pemeriksaan Treadmill, Paslon Pilkada Tak Boleh Lelah

“Antisipasinya bagaimana, bisa saja di dalam ruang sesuai PKPU, tapi di luar iring-iringan atau apa, itu nanti akan kita coba bicarakan dalam rapat evaluasi nanti bersama Kemendagri, KPU, dan Bawaslu,” terangnya.

Saan melihat antusiasme peserta maupun simpatisan yang tak terbendung pada saat pendaftaran beberapa hari lalu menyebabkan kerumunan terjadi. Namun ia melihat itu sebagai gambaran bahwa partisipasi masyarakat pada 9 Desember ini akan mencapai target. Tinggal bagaimana setiap tahapannya harus dilakukan sesuai protokol pencegah Covid-19.

“Di masa pandemi ini semua harus sesuai protokol kesehatan penanganan Covid. Itu syarat mutlak yang kenapa pilkada ditetapkan tanggal 9 Desember 2020. Sanksi-sanksinya akan kita diskusikan dalam rapat dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Akan Evaluasi Pelanggaran Protokol Covid-19 saat Pendaftaran Pilkada

Baca Juga: Wakil Jubir Covid-19 Positif Covid-19

Sementara Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus merasa prihatin atas terjadinya kerumunan pada masa pendaftaran Pilkada Serentak 2020.

“Meski KPU telah memberlakukan protokol kesehatan dalam proses pendaftaran tersebut, namun dalam pelaksanannya kerumunan antara bakal calon dan massa pendukunganya telah mengikis ketentuan dalam menjaga jarak,” kata politikus PAN ini kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Legislator dapil Sumatera Barat II ini pun mengatakan KPU dan Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan pilkada harusnya jauh hari sudah melakukan koordinasi dan melibatkan aparat keamanan yaitu TNI, Polri dan Satpol PP, untuk membantu melakukan pengawasan dalam prosesi pelaksanaan pendaftaran Paslon di KPU.

“Jika ada yang melanggarar aturan protokoler kesehataan seperti tidak memakai masker, kerumunan massa dan tidak memakai APD lainnya, aparat keamanan harus bertindak tegas untuk menertibkan sesuai aturan protokoler kesehatan,” ucapnya.

 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini