Sepanjang 5 Tahun, ICW Sebut Ada 22 Jaksa Terjerat Korupsi

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 07 September 2020 16:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 07 337 2273873 sepanjang-5-tahun-icw-sebut-ada-22-jaksa-terjerat-korupsi-eEybiDWmIl.jpg Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (tengah) (Foto: Sindo)

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengungkapkan bahwa ada 22 jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi dalam rentang waktu lima tahun, dari 2015 hingga 2020.

"Berdasarkan data ICW dalam rentang waktu 2015-2020, 5 tahun kurang lebih ada 22 anggota Korps Adhyaksa yang tersebar di berbagai daerah yang terjaring kasus korupsi baik itu ditangani oleh KPK maupun aparat penegak hukum lain," ujar Kurnia dalam diskusi daring, Senin (7/9/2020).

Baca Juga: KPK Segera Supervisi Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Kurnia menjelaskan, dari 22 orang jaksa tersebut di tahun 2019 cukup banyak jaksa yang terlibat kasus korupsi yakni 6 orang jaksa. "Di tahun 2020 menurut pantauan kita, ada 4 orang, tiga di antaranya yang terlibat kasus pemerasan kepala sekolah Indragiri hulu Riau, dan juga Pinangki Sirna Malasari," jelasnya.

ICW, kata Kurnia, pun menganalisis alasan jaksa dapat terjaring kasus korupsi didapati ada dua faktor utama. Pertama, terkait faktor integritas jaksa itu sendiri, sehingga ini memerlukan peran lebih dari Jaksa Agung selaku penanggung jawab kelembagaan untuk memastikan agar nilai-nilai integritas itu ada dalam diri setiap jaksa.

"Juga salah cara untuk meningkatkan integritas bagaimana Jaksa Agung memastikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara khususnya jaksa itu dapat dimaksimalkan atau dapat ditingkatkan," katanya.

"Ini salah satu alat ukur untuk melihat apakah ada komitmen dari Korps Adhyaksa untuk menjaga integritas setiap personelnya," tambahnya.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Jaksa yang Dipecat karena Korupsi

Faktor yang kedua, yakni lemahnya sistem pengawasan dan penindakan internal kelembagaan di Kejaksaan. Penindakan bukan hanya sanksi administratif tapi juga sanksi penegakan hukum.

"Ketika ada jaksa yang terjaring kasus korupsi kita tidak menginginkan oknum tersebut hanya ditindak berupa sanksi administratif yaitu berupa pemecatan mislanya atau mungkin rotasi dan mutasi tentu diharapkan ada tindakan lebih berupa penegakan hukum diluar dari tindakan pemeriksaan administrasi tersebut," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini