DPR Akan Evaluasi Pelanggaran Protokol Covid-19 saat Pendaftaran Pilkada

Kiswondari, Sindonews · Senin 07 September 2020 13:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 07 337 2273693 dpr-akan-evaluasi-pelanggaran-protokol-covid-19-saat-pendaftaran-pilkada-nRhtFDYkky.jpg Saan Mustopa (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pendaftaran bakal calon (balon) di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah berlangsung selama tiga hari, 4-6 September 2020. Namun, banyak ditemukan bakal calon kepala daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19, bahkan ada yang membuat konser musik dan acara keramaian lainnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu akan melakukan evaluasi.

“Nah, terkait dengan itu, apa yang sudah terjadi pada tahapan pendaftaran, ini akan menjadi evaluasi nanti pada saat raker antara Komisi II, Kemendagri dengan KPU dan Bawaslu, akan evaluasi dan review,” kata Saan kepada SINDO Media, Senin (7/9/2020).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada Diberi Peringatan Keras

Saan menjelaskan, dalam rapat tersebut, pihaknya akan mencari tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Padahal, sudah disosialisasikan dan aturannya sudah jelas.

“(pelanggaran) Dalam bentuk iring-iringan bahkan gelar konser dan sebagainya, kita akan evaluasi gimana ininya (penanganannya),” imbuh Saan.

Kemudian, Saan melanjutkan, Komisi II tentu akan meminta ketegasan aparat Bawaslu dan kepolisian bahwa pelanggaran apapun harus ditindak secara tegas. Dan dalam rapat tersebut, pihaknya akan mencari solusi untuk mengantisipasi hal itu.

Baca Juga: KPU: Hanya Ada Satu Calon Tunggal di Pilkada 2020

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini, untuk penghapusan kampanye rapat umum dan terbatas itu tidak mungkin. Tetapi, ada Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur soal pembatasan kampanye tatap muka di ruangan terturup sebesar 50% dari kapasitas. Tinggal nanti akan dibicarakan kembali bagaimana mengatur yang di luar ruangan dan potensi pelanggaran lainnya.

“Antisipasinya gimana, bisa saja di dalam ruang sesuai PKPU tapi di luar iring-iringan atau apa, itu nanti akan kita coba bicarakan,” terangnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini