Mendagri Tegur Kepala Daerah, DPR: Sudah Jadi Kewajiban!

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 03 September 2020 23:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 03 337 2272317 mendagri-tegur-kepala-daerah-dpr-sudah-jadi-kewajiban-MNglnfUzIW.jpg Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belakangan ini kerap menegur kepala daerah yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19. Sikap tegas Mendagri dianggap tepat karena untuk penanggulangan virus yang kian hari meningkat penyebarannya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas, sudah menjadi tugas Mendagri untuk mengawasi pemerintah daerah. "Saya mengapresiasi sikap ini. Sudah menjadi kewajiban Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk selalu mengingatkan pemerintah daerah terutama segala hal yang terkait pandemi," ujarnya, Kamis (3/9/2020). 

Setidaknya sudah ada tiga kepala daerah yang ditegur Mendagri, di antaranya Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna Rusman Emba, serta Bupati Wakatobi H. Arhawi. Mereka ditegur karena abai terhadap protokol kesehatan menyusul kegiatan terkait Pilkada serentak 2020.

Baca Juga: Setelah 2 Kepala Daerah, Giliran Bupati Wakatobi Kena Tegur Mendagri

Anggota Komisi II Junimart Girsang menyatakan, sikap Mendagri harus didukung lantaran pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi tanggung bersama. Ia menilai, harus dilakukan secara konsisten mengingat 270 wilayah akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat menerapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada para kepala daerah untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.

Baca Juga: Langgar Protokol Kesehatan, Mendagri Tegur Keras Dua Bupati di Sultra

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini