Doni Monardo: Masih Ada Daerah Anggap Covid-19 Sebuah Konspirasi

Kiswondari, Sindonews · Kamis 03 September 2020 14:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 03 337 2272040 doni-monardo-masih-ada-daerah-anggap-covid-19-sebuah-konspirasi-zhL1GJAFKr.jpg Doni Monardo (Foto : BNPB)

JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkap bahwa masih ada provinsi yang tidak percaya dengan pandemi Covid-19. Bahkan, mengangap pandemi global itu sebagai sebuah konspirasi dan rekayasa. Untuk itu, pihaknya menerjunkan tim pakar ke provisni tersebut.

“Untuk mitigasi, pakar antropologi, sosiologi dan psikolog untuk daerah tertentu yang masih adanya ketidakpercayaan tentang Covid yang masih anggap Covid rekayasa, masih anggap konspirasi. Kami akan upayakan tim gabungan menyasar ke daerah tersebut,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Doni melanjutkan, ada juga masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid-19. Pihaknya pun telah mengambil data dari 5 provinsi, hasilnya yang tertinggi adalah warga DKI Jakarta dan Jawa Timur (Jatim) yang merasa mereka tidak akan terpapar Covid-19. Disusul Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

“Data 5 provinsi, masih ada masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid. Tertinggi DKI, kedua Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat hari ini DKI dan Jatim masih tinggi, data yang dikumpulkan sudah lumayan akurat. Berikutnya Jawa Teng, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Baca Juga : Mutakhirkan Data Covid-19, Pemprov DKI Gandeng Kedubes Inggris

Baca Juga : Moeldoko Gandeng Seniman Kartolo Kampanye Protokol Kesehatan di Jatim, Ini Kata Khofifah

Selain itu, sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu, pihaknya juga berupaya mengumpulkan data dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, ada 944 pasien yang dirawat di sana, dan mereka yang terpapar Covid-19 62%-nya merupakan pengguna jasa transportasi umum.

“Dan kami sudah mengingatkan kepada Kemenpan RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik,” ujar Doni.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini