Panggil Kejagung hingga KPK, Mahfud MD Bahas Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Riezky Maulana, iNews · Rabu 02 September 2020 22:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 02 337 2271734 panggil-kejagung-hingga-kpk-mahfud-md-bahas-perpres-supervisi-kasus-korupsi-C8Kzsb914L.jpg Menko Polhukam Mahfud MD rapat koordinasi membahas Perpres supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Foto: Riezky Maulana)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memanggil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke kantornya, Rabu (2/9/2020). Pemanggilan tersebut guna membahas Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, KPK dapat mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Polri dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perpres ini akan segera disampakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diundangkan. 

"Jadi, tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,” ujar Mahfud usai gelar rapat terbatas.

Baca Juga:  Indonesia Diambang Resesi, Mahfud MD: Kita Harus Kerja Keras

Syarat-syarat itu, kata Mahfud, sudah ada dalam undan-undang tersendiri. Menurutnya, pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, serta perkara yang berlarut-larut.

"Itu sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri,” tuturnya.

Mahfud menjelaskan, terkait dengan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Malasari, bahwa KPK bisa memberikan pandangan. Serta, lembaga antirasuah dapat diundang hadir untuk sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani.

“Kabareskrim Polri sudah memberi contoh langkah yang dilakukan dalam bentuk pelibatan di dalam gelar perkara di Polri. Nah, di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi, KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani. Nah disitu nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” katanya.

Baca Juga: Mahfud MD: Kita Tak Bisa Menolak Keberagaman, Apalagi Atas Nama Agama

Hadir dalam rapat tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini