DPR Sebut Kesejahteraan TNI Masih Pakai Standar Sebelum Reformasi

Kiswondari, Sindonews · Rabu 02 September 2020 16:44 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 02 337 2271558 dpr-sebut-kesejahteraan-tni-masih-pakai-standar-sebelum-reformasi-49Hrp9Z3JW.jpg Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (tengah) (Foto: Okezone)

JAKARTA – Komisi I DPR melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan evaluasi anggaran 2019. 

Dalam rapat tersebut, kesejahteraan prajurit TNI menjadi salah satu hal yang disoroti oleh sejumlah anggota Komisi I DPR. Bahkan, ada yang menyebut bahwa standarnya masih menggunakan standar harga sebelum reformasi, bahkan saat Menhan Prabowo Subianto masih menjabat Danjen Kopassus.

“Terkait dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, di lapangan komitmen TNI sangat luar biasa, kita dapati kesejahteraan prajurit mudah-mudahan sekarang sudah lebih baik,” kata anggota Komisi I DPR Sukamta dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). 

Baca Juga:  Bahas Kesejahteraan Prajurit TNI, Wamenhan: Saya pun Menangis

Namun, Sukamta mendapati bahwa sekitar awal atau akhir tahun 2019, standar harga barang dan jasa yang digunakan untuk kesejahtraan prajurit TNI seperti uang lauk pauk hingga pesangon purna-tugas masih menggunakan standar sebelum reformasi, atau bahkan standar saat Menhan Prabowo masih Danjen Kopassus.

“Mungkin sejak zaman Pak Menhan masih jadi Danjen Kopassus standar harga barang dan jasanya masih dipakai di Kopassus hari ini,” ujarnya.

Karena itu, politikus PKS ini meminta agar kesejahteraan prajurit TNI bisa lebih ditingkatkan setara dengan lembaga lain, khususnya seperti polisi. Terlebih, Prabowo yang dulunya Danjen Kopassus sudah naik pangkat menjadi Menhan sekarang ini.

“Mohon supaya ditingkatkan supaya kesejahteraan prajurit tni bisa sejajar dengan lembaga-lembaga lain, wabil khusus dengan lembaga yang tugasnya mirip-mirip (polisi),” desak Sukamta.

Baca Juga: Uang Saku Prajurit TNI Ternyata Hanya Rp15.000 

Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya Christina Aryani mengatakan, pada masa reses kemarin, pihaknya sudah mendapat banyak masukan tentang kesejahteraan prajurit, mungkin hal itu akan lebih bagus jika dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit TNI yang sudah dibentuk Komisi I DPR.

“Sekadar mengingatkan kita sudah membentuk panja kesejahteraan prajurit. Mungkin Pak Kamta, kita bisa mendalami soal temuan-temuan kami dan apa yang perlu segera di-address oleh Kemhan,” usul politikus Partai Golkar ini. 

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini