Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Harus Diusut hingga Tuntas

Agregasi Sindonews.com, · Minggu 30 Agustus 2020 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 30 337 2269899 kasus-penyerangan-polsek-ciracas-harus-diusut-hingga-tuntas-RUSKHdz4h4.jpg Situasi Polsek Ciracas pasca penyerangan (foto: Okezone.com/Reza)

JAKARTA - Sedikitnya 12 prajurit TNI AD yang melakukan perusakan terhadap Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur resmi ditahan. Mereka terbukti kuat melakukan penyerangan terhadap masyarakat dan Mapolsek Ciracas, pada Sabtu 29 Agustus 2020 dini hari.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, Usman Hamid mengatakan, penyerangan tersebut telah merusak kredibilitas hukum di Indonesia, pasalnya melibatkan dua inistitusi, yakni TNI dan Polri.

 Baca juga: Kasus Perusakan Polsek Ciracas, Prada MI Masih Dirawat di RSPAD 

Namun, kata Usman, yang terpenting adalah penegakan hukum, baik menyangkut kalangan sipil maupun anggota aparat keamanan.

 Polsek Ciracas

"Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah anggota TNI dan Polri," kata Usman, Minggu (30/8/2020).

 Baca juga: Tak Peduli Hoax, KASAD Sebut Prajurit yang Menyerang Polsek Ciracas Itu Salah 

Mantan Ketua KontraS ini juga menambahkan, yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah personal, individu, yang kebetulan adalah aparat hukum, bukan institusi atau lembaga. Dan sangat salah besar jika institusi melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum.

"Institusi harus menegakkan hukum setegak-tegaknya. Penegakan hukum yang dimaksud, tentulah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya," tegasnya.

Ia pun mengingatkan kepada para pemangku kepentingan di negeri ini, TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum. Kasus penyerangan Polsek Ciracas harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

"Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali, sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," sambungnya.

Selain itu, Usman sangat menyesalkan kekerasan yang dilakukan terhadap Polsek Ciracas tersebut, bukan hanya menyangkut TNI dan Polri tapi telah berdampak serius terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Kenapa? Karena, oknum TNI secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut, menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum," pungkasnya. (wal)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini