Calonkan Cucu Ma'ruf Amin di Pilkada Karawang, Ini Penjelasan PDIP

Abdul Rochim, Koran SI · Jum'at 28 Agustus 2020 20:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 28 337 2269216 calonkan-cucu-ma-ruf-amin-di-pilkada-karawang-ini-penjelasan-pdip-lVpNOj84T1.jpg Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Abdul Rochim)

JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk mengusung Ahmad Adly Fairuz, artis yang juga cucu Wapres KH Ma'ruf Amin, sebagai calon wakil bupati Karawang mencampingi Yessy Karya Lianti sebagai calon bupati.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pencalonan pemain sinetron itu bukan lantaran dia cucu Wapres. Namun, partainya lebih melihat sosok Aldy Fairuz yang diakui prestasinya di mata publik.

"Kita lihat dia (Adly) sosok muda yang kami katakan, bukan karena dia anak atau cucu siapa, kemudian kehilangan haknya untuk dicalonkan, tapi yang penting adalah komitmennya, kesediaannya untuk mengikuti proses," kata Hasto kepada wartawan, usai pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang IV, Jumat (28/8/2020).

Baca Juga:   Friksi Internal PDIP Dinilai Pemicu Alotnya Penentuan Cawalkot Surabaya

Hasto mengatakan, ketika nama Adly Fairuz dibahas di dalam rapat DPP, ada yang menyampaikan bagaimana almarhum Presiden Habibie ternyata tertarik dengan sosok ini yang pada saat itu menggemari sinetron Cinta Fitri.

"Ini buat kami merupakan rekam jejak yang baik. Dan kemudian ketika kami tanya bersama dengan calonnya yakni dr Yessy itu sebagai seorang dokter, dokter itukan juga dilatih untuk memahami suatu nilai-nilai kemanusiaan, suatu kerja mulia untuk mengobati orang sakit," tambah Hasto.

Dilanjutkan Hasto, bagi PDIP, pasangan tersebut sangat klop dan siap dididik mengikuti sekolah partai. Dipastikan Hasto, sekolah calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan dua kali, akan tetap diberikan untuk calon yang bukan kader partai seperti Adly Fairuz.

"Kami akan mengadakan sekolah partai bagi calon yang diusulkan partai lain dengan tetap menjaga identitasnya sebagai partai lain. Tetapi kami akan coba membahas berbagai hal yang fundamental terkait dengan pemerintahan untuk rakyat itu, pemerintah yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang, tidak membedakan partai politiknya apa," bebernya.

Baca Juga: KPU Minta Medsos Diawasi Ketat saat Masa Tenang Pilkada 2020

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini