Siaran Berbasis Internet Jangan Sampai Sebarkan Hoaks

INews.id, · Kamis 27 Agustus 2020 23:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 27 337 2268688 siaran-berbasis-internet-jangan-sampai-sebarkan-hoaks-UxwzKqZhCF.jpg Anggota Komisi I Dave Akbarshah Firkano (Foto : Dokumen Pribadi)

JAKARTA – Komisi I DPR menegaskan siaran berbasis internet harus diatur dalam undang-undang. Pengaturan dan pengawasan akan membatasi siaran agar tidak berisi konten hoaks, pornografi maupun hal-hal yang dapat memecah-belah bangsa.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menuturkan, seiring perkembangan teknologi informasi, siaran berbasis internet semakin lama kian masif dan luas. Pengguna internet di Indonesia juga terus meningkat.

Dengan semakin banyaknya pengguna, siaran dari media jenis baru itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perlu ada pengawasan dari pemerintah agar tidak disalahgunakan.

“Apa yang disebarkan di media internet itu harus ada aturannya, harus ada pager (pagar/batasan)-nya. Pemerintah buatlah, kokohkan dalam undang-undang,” kata Dave saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).

“Karena kalau tidak ada pengawasan, nanti bisa menyebarkan pornografi, hoaks, juga lagi kan, atau hal-hal yang seperti itu lah yang bisa memecah-belah bangsa,” kata dia, menambahkan.

Pendapat Dave disampaikan merespons berita yang beredar, menyusul sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar pada 26 Agustus 2020.

Seperti diketahui, menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet tanpa terkecuali baik lokal maupun asing merupakan tujuan stasiun televisi RCTI dan iNews dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) UU Penyiaran ke MK.

"Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoaks) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis Internet lokal maupun asing," kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik.

Baca Juga : Jaksa Pinangki Menolak Diperiksa Bareskrim, Kok Bisa?

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan dari JR tersebut, kata dia, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan UU Penyiaran Pasal 1 angka 2 menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Baca Juga : BNPT: Perpres Penanggulangan Ekstremisme Masuk Tahap Finalisasi

"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," jelasnya.

Chris menjelaskan tayangan lewat mobile juga menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tayangan lewat wi-fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio di 2,4GHz. "UU No 32/2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis Internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis Internet tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak dapat ditonton," ucap Chris.

Dalam penjelasan UU Penyiaran, maksud dan tujuannya mencakup pengaturan teknologi digital dan internet sebagaimana dengan tegas ditulis di butir 4 yaitu:

Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, Internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Sebagai informasi, isi siaran yang dilarang adalah:

- Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

- Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

-Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini