Soal Deklarasi KAMI, Megawati: Banyak Banget yang Ingin Jadi Presiden

Riezky Maulana, iNews · Rabu 26 Agustus 2020 18:58 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 26 337 2267961 soal-deklarasi-kami-megawati-banyak-banget-yang-ingin-jadi-presiden-VSJiMdb6ic.jpg Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Foto : DPP PDI Perjuangan)

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri buka suara ihwal deklarasi dan pernyataan sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Menurutnya, deklarasi KAMI seperti merefleksikan banyaknya orang yang memiliki hasrat agar bisa menjadi presiden.

Megawati pun mengaku tertawa saat melihat banyaknya pemberitaan atas hal tersebut. Menurutnya, jika seperti itu, mengapa para deklarator tidak membentuk partai saja?

"Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin-kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Wah, KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya dari pada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu nggak cari partai?" ujarnya saat membuka acara Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Pada awalnya, Megawati sedang berbicara ihwal menjadi calon kepala daerah adalah bukan soal gagah-gagahan. Namun, lebih jauh soal komitmen membangun daerah.

Lantas Presiden Kelima RI itu mencontohkan wilayah Samosir, Sumatera Utara. Menururnya, kemajuan Samosir lambat laun semakin terlihat, di mana Bupatinya adalah kader PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon.

Terakhir, Megawati mengaku mendengar Samosir sudah berhasil mengekspor sayur-sayuran. Baginya, ini adalah hal konkrit yang bisa dilakukan oleh para calon kepala daerah jika akhirnya terpilih.

Baca Juga : PKS Apresiasi Usul Anies Perbolehkan Sepeda Balap Masuk Tol

Baca Juga : Panglima TNI Resmikan Pesawat N250 Gatotkaca sebagai Koleksi Muspusdirla

Setelahnya, Megawati seakan membandingkan dengan isu terkini terkait aksi KAMI. Dia mengatakan, aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan, bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa bukan hal mudah menjadi pemimpin, di daerah sekalipun. "Memang ada jalur independen yang sah. Namun, jalur independen berarti si kepala daerah nantinya takkan memiliki fraksi yang akan membela kebijakannya di parlemen setempat," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini