KPK Minta Keberhasilan Kepala Daerah Diukur dari Penyerapan Anggaran Bansos

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 26 Agustus 2020 16:05 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 26 337 2267839 kpk-minta-keberhasilan-kepala-daerah-diukur-dari-penyerapan-anggaran-bansos-TrDY8fycmU.jpg Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (foto: Sindo)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata meminta agar skala tinggi-rendahnya angka penerima bantuan sosial (bansos), jadi tolak ukur keberhasilan seorang kepala daerah. Sehingga, seorang kepala daerah dianggap berhasil mengelola wilayahnya jika angka penerima bansosnya menurun.

Dengan kata lain, daerah yang alokasi bansosnya paling minim, menandakan masyarakat di daerah tersebut sudah sejahtera. Pun demikian sebaliknya, jika penyerapan alokasi bansosnya masih tinggi, menandakan seorang kepala daerah gagal menekan angka kemiskinan di daerahnya.

Namun, tolak ukur keberhasilan kepala daerah tersebut baru bisa dijadikan acuan jika data penerima bansos dan subsidi di setiap daerah sudah akurat, dan diperbaharui secara berkala. Sehingga, kedepannya keberhasilan kepala daerah bukan hanya diukur dari opini audit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," kata Alexander Marwata saat menjadi penanggap dalam diskusi 'Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah' dalam rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Bansoso

Alex, sapaan karib Alexander Marwata juga berharap agar pemerintah daerah secara berkala memperbaharui data masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi akurat sehingga penyalurannya tepat sasaran serta meminimalisir terjadinya penyimpangan.

"Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subdisi," katanya.

Menurut Alex, seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Hal ini lantaran kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.

"Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterkan masyarakat kalau itu berhasil layak dong dapat insentif," terangnya.

(wal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini