Vonis Wahyu Setiawan Lebih Rendah dari Tuntutan, KPK Pertimbangkan Upaya Banding

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 24 Agustus 2020 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 24 337 2266758 vonis-wahyu-setiawan-lebih-rendah-dari-tuntutan-kpk-pertimbangkan-upaya-banding-ykuHF0TYTv.jpg Wahyu Setiawan (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair 4 bulan kurungan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Vonis tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini KPK belum mengambil keputusan apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap vonis hakim tersebut. KPK menyatakan sedang mempertimbangkan banding atas putusan Wahyu Setiawan itu.

"Saat ini tim JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8/2020)

Saat ini, KPK masih menunggu salinan putusan resmi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Nantinya, salinan putusan itu akan dianalisa kembali oleh tim Jaksa sebagai bahan pertimbangan mengajukan banding atau tidak.

"Berikutnya akan segera mengambil langkah hukum setelah mempelajari lebih dahulu salinan putusan lengkapnya, termasuk dalam hal ini tentu juga mengenai pencabutan hak politik dan permohonan JC oleh terdakwa," ujarnya.

Sekadar informasi, vonis hakim terhadap Wahyu Setiawan lebih rendah dua tahun dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut Wahyu Setiawan dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Tak hanya itu, Wahyu juga dituntut dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih sebagai pejabat publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana. Namun, hakim menolak tuntutan pemcabutan hak politik Wahyu Setiawan.

Baca Juga : Majelis Hakim Tak Cabut Hak Politik Wahyu Setiawan

Baca Juga : Ini Awal Mula Balita di Luwu Timur Dicekoki Miras hingga Mabuk

Wahyu Setiawan dinyatakan terbukti bersalah menerima suap sejumlah Rp600 juta dari kader PDIP, Saeful Bahri. Suap itu diberikan agar Wahyu mengusahakan KPU memilih caleg PDIP kala itu, Harun Masiku, menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antar Waktu (PAW).

Selain suap, Wahyu juga dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Uang diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan orang asli Papua terpilih menjadi anggota KPUD.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini